KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya sukses digelar di Kendari setelah sempat tertunda. Kehadiran Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi daya tarik utama dalam acara ini.

Sekretaris Panitia Musda Golkar XI, Andi Muhammad Saenuddin, menyatakan bahwa persiapan telah dilakukan secara maksimal meskipun waktu yang tersedia relatif singkat.

“Alhamdulillah, kegiatan ini telah kami persiapkan dengan baik. Setelah penundaan selama seminggu, instruksi dari DPP dapat kami laksanakan, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Namun, karena persiapan kami sudah matang sejak awal, semua berjalan lancar,” ujar Andi Muhammad Saenuddin pada Minggu, 2 November 2025.

Kedatangan rombongan DPP di Kendari disambut hangat oleh Gubernur Sultra, seluruh panitia, serta pengurus DPD I dan DPD II Golkar Sultra.

Andi Muhammad Saenuddin menjelaskan bahwa Bahlil Lahadalia hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bendahara Umum (Bendum), Ketua Harian, dan sejumlah pengurus lainnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar turut hadir dalam acara tersebut.

“Semalam, kami juga mengadakan kegiatan silaturahmi dengan tokoh-tokoh senior Partai Golkar Sultra,” tambahnya.

Dalam dinamika politik Musda kali ini, terungkap bahwa hingga saat ini hanya ada satu calon tunggal yang telah mengembalikan formulir pendaftaran untuk posisi Ketua DPD I.

Mengenai mekanisme yang akan ditempuh dengan hanya adanya calon tunggal, Andi Muhammad Saenuddin menjelaskan bahwa prosesnya tetap berjalan secara demokratis dan sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) Partai Golkar.

“Mekanisme Golkar nantinya akan melibatkan sidang-sidang presidium dan komisi. Di dalamnya, akan ada pertanggungjawaban dari ketua dan pengurus lama (demisioner),” jelasnya.

Langkah krusial berikutnya adalah tanggapan dari para Ketua DPD II (tingkat kabupaten/kota) atas laporan pertanggungjawaban DPD I demisioner. Pada momen inilah, dukungan terhadap bakal calon akan disampaikan.

“Dari situ, jika 50 plus 1 menyatakan dukungan terhadap bakal calon, maka dengan sendirinya akan terjadi aklamasi,” tegas Saenuddin.

Ia meyakinkan bahwa meskipun mengarah pada calon tunggal, proses yang dijalankan tetap menjamin demokrasi internal partai dan sesuai dengan PO Golkar.(**)