EDISIINDONESIA.id – Istana Kepresidenan menyatakan akan menelaah usulan dari anggota Komisi IV DPR RI yang menginginkan status Perum Bulog ditingkatkan menjadi lembaga setingkat kementerian. Tujuannya, agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih mandiri dan tidak terhambat birokrasi dalam distribusi pangan pokok.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah.

‎”Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” kata Prasetyo usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam, dilansir dari Antara.

Dalam rapat di Komisi IV sebelumnya, sejumlah anggota dewan menilai Bulog perlu dilepaskan dari naungan Kementerian BUMN dan digabung dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membentuk satu kementerian baru yang lebih efektif dan cepat mengambil keputusan strategis.

Prasetyo, atau akrab disapa Pras, menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tambahan modal dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan senilai Rp 16,6 triliun pada awal 2025 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan stok beras nasional.

Pada Juli 2025, Bulog mencatat rekor cadangan beras nasional sebesar 4,2 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka.

‎”Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog,” ujar Pras.

Ia menambahkan, pemerintah berencana menambah lagi alokasi dana untuk mengantisipasi peningkatan produksi beras dan jagung agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal.

Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah akan menyalurkan investasi tambahan sebesar Rp 5,5 triliun kepada Bulog untuk pengadaan cadangan jagung pemerintah (CJP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025.

‎”Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu,” kata Pras. (edisi/bs)