KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., mengemukakan ide untuk menggabungkan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Usulan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas STQH Nasional XXVIII di Hotel Claro Kendari, Sabtu (11/10).

Menurut Menag Nasaruddin Umar, STQH dan MTQ telah menjadi bagian dari budaya Islam di Indonesia yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, nasional, hingga internasional.

“Dahulu, STQH dan MTQ dibedakan dengan alasan efisiensi. Namun, pada kenyataannya, masyarakat di pedesaan tetap mengadakan MTQ tingkat desa sebagai pesta rakyat, sementara STQH justru tidak dilaksanakan di tingkat desa,” ujarnya.

Menag menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap STQH sangat tinggi, serupa dengan semangat dalam pelaksanaan MTQ yang lebih besar. Hal ini terlihat saat Menag menghadiri Pawai Ta’aruf STQH di kawasan Tugu Religi eks MTQ.

STQH, yang merupakan agenda dua tahunan yang bergantian dengan MTQ, memiliki perbedaan utama pada cabang hadist, sementara MTQ memiliki lebih banyak cabang lomba.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Mari memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mengenai kemungkinan penggabungan STQH dan MTQ. Studi mendalam masih akan dilakukan terkait hal ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menag menilai bahwa STQH dan MTQ sangat mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Diharapkan, STQH dapat menghasilkan kader-kader umat yang mumpuni dan menampilkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas penyelenggaraan STQH Nasional di Kota Kendari.

“Terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara atas kesediaannya menjadi tuan rumah STQH XXVIII. Kendari sangat mengesankan,” tutup Menag.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Tahun 2004 Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, serta jajaran pejabat lainnya.(**