EDISIINDONESIA.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menekan penerbitan utang pemerintah. Dalam arah kebijakannya, Kemenkeu akan berupaya mengurangi ketergantungan pada utang baru. Namun, jika utang tetap diperlukan, penggunaannya harus berdampak nyata pada perekonomian nasional.

“Kita akan coba mengurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Artinya, jika saya berutang, pemakaiannya harus maksimal, tanpa kebocoran, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin,” ujar Purbaya dalam Zoom Meeting bersama media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Selain pengendalian utang, Purbaya menekankan efisiensi belanja pemerintah. Ia menegaskan akan memangkas pos pengeluaran tidak produktif tanpa mengganggu program prioritas nasional.

“Kita akan kontrol belanja pemerintah supaya lebih baik, sehingga belanja yang tidak perlu bisa saya potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi memotong program yang tidak efisien dan hanya memboroskan uang negara, yang sebagian diperoleh dari utang,” tegasnya.

Hingga akhir Juni 2025, total utang pemerintah pusat tercatat Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap PDB. Rasio ini mendekati batas psikologis 40 persen yang selama ini dijaga pemerintah.

Data DJPPR Kemenkeu menunjukkan total utang terdiri atas pinjaman Rp1.157,18 triliun dan SBN senilai Rp7.980,87 triliun. Angka itu sedikit menurun dibandingkan posisi Mei 2025 yang mencapai Rp9.177,48 triliun.(edisi/rmol)