MAKASSAR, EDISIINDONESIA.id – Kota Kendari masih berhadapan dengan persoalan serius di sektor perumahan.

Hingga September 2025, tercatat 3.423 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 28 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 59 kelurahan pada 11 kecamatan dengan luas total 556,93 hektare.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam Rapat Koordinasi Bantuan Perumahan Perkotaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (24/9/2025), menyebut kondisi ini menjadi tantangan besar di tengah meningkatnya kebutuhan hunian.

Menurutnya, keterbatasan lahan akibat pesatnya pertumbuhan kota dan tingginya harga tanah semakin menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak.

“Banyak MBR belum bisa menjangkau harga rumah komersial, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Selain soal akses kepemilikan rumah, kualitas lingkungan juga menjadi perhatian. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sistem sanitasi masih belum merata di sejumlah kawasan.

Sebagai langkah strategis, Pemkot Kendari menyiapkan tiga kebijakan utama: perbaikan RTLH, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan hunian terjangkau bagi MBR.(**)