KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar workshop pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Rabu (24/9/2025).

Berdasarkan data DP3A, hingga September 2025 tercatat 13 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencatat tujuh kasus.

Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, menilai angka tersebut bisa lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma dan budaya yang masih menganggap kekerasan sebagai aib keluarga.

“Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya keterlibatan keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, hingga aparat pemerintah dalam upaya pencegahan.

Selain itu, penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga dinilai penting agar layanan pendampingan dan penanganan kasus berjalan lebih maksimal.

Ketua panitia, Sitti Bae, menjelaskan workshop ini bertujuan memberi edukasi tentang bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan sinergi antar lembaga, serta membekali masyarakat agar lebih mampu mendeteksi dan merespons kasus di lingkungannya.(**)