EDISIINDONESIA.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menuai kontroversi mengenai tuntutan 17+8.

Dalam pernyataan perdananya setelah dilantik pada Senin, 8 September 2025, Purbaya menyebut bahwa tuntutan 17+8 hanya berasal dari “sebagian kecil rakyat”. Pernyataan ini memicu kritik luas karena dianggap meremehkan aspirasi publik.

Setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025, Purbaya meminta maaf atas kesalahan dalam pernyataan sebelumnya.

“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujarnya kepada media.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya tidak bermaksud untuk mengecilkan aspirasi masyarakat.

Purbaya meralat ucapannya dengan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat merasa kesulitan sehingga demonstrasi terjadi, bukan hanya sebagian kecil.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” jelasnya.

Purbaya juga mengaku terkejut dengan dinamika baru yang ia hadapi sebagai menteri, di mana setiap pernyataan publik dapat dipotong-potong dan menuai kritik.

“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, oh biar aja atau itu yang susah aja,” tegas Purbaya.

Menkeu yang baru dilantik itu juga berjanji akan memperbaiki perekonomian nasional dan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

“Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuan utamanya sebetulnya,” pungkasnya.(edisi/rmol)