EDISIINDONESIA.id- Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP) menolak data kemiskinan 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutnya menyesatkan dan jauh dari realitas lapangan.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengkritik metodologi BPS yang dianggap ketinggalan zaman, masih menggunakan standar negara miskin (USD 2,5 per hari) padahal Indonesia telah menjadi negara berpenghasilan menengah atas.

Jika standar internasional diterapkan, jumlah orang miskin di Indonesia bisa mencapai 190 juta jiwa.

Kritik ini diperkuat data PHK yang melonjak tajam. Litbang Partai Buruh mencatat 70.000 buruh kehilangan pekerjaan hanya dalam empat bulan pertama 2025, sementara BPS sendiri mengakui kenaikan angka PHK sebesar 32 persen dibanding tahun lalu.

Ironisnya, di tengah lonjakan PHK dan penurunan daya beli, BPS justru mengklaim angka kemiskinan menurun.

“Ada yang salah dengan negara ini jika buruh terus kehilangan pekerjaan, tapi angka kemiskinan justru diklaim turun,” tegas Iqbal dalam keterangan resmi, Rabu, (30/7/2025).

Situasi ini dianggap menyakitkan, terutama bagi buruh yang terancam jatuh miskin tanpa jaminan sosial, khususnya di sektor tekstil dan retail yang mengalami PHK massal.

Sebagai respons, Partai Buruh dan KSP-PB merencanakan aksi besar-besaran di 38 provinsi pada 15-25 Agustus, melibatkan sekitar 75.000 buruh.

Mereka menuntut kebijakan yang lebih adil, perlindungan buruh, dan penghentian praktik manipulasi data.(edisi/rmol)