KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Senin (16/6/2025).

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Hadir sebagai narasumber antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang dan pasca hari besar keagamaan, serta dalam menghadapi dinamika global yang berdampak pada ekonomi domestik.

Ia juga menyoroti pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang menjadi atensi Presiden RI.

Beberapa agenda penting yang menjadi fokus dalam rakor kali ini, di antaranya:

1. Penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mengatasi stunting dan memperkuat ketahanan pangan.
2. Percepatan pembangunan 3 juta rumah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
3. Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM.
4. Implementasi program kesehatan gratis dan pendidikan unggulan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, khususnya di daerah tertinggal.

Tomsi Tohir juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Minggu ke-3 Juni 2025, yakni Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan 3 Juta Rumah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk mempertanggungjawabkannya,” tegasnya.

Terkait inflasi, Tomsi menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan fokus menurunkan harga beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan signifikan, yakni beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara harga telur dan ayam ras masih dianggap dalam batas toleransi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan perkembangan inflasi selama momen Idul Adha tahun 2021 hingga 2024.

Menurutnya, secara historis, inflasi pada Idul Adha cenderung lebih rendah dibandingkan momen Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada tahun 2022. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada momen Idul Adha adalah cabai merah dan cabai rawit.

Pudji juga memaparkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-2 Juni 2025 berdasarkan SP2KP (sampai 13 Juni 2025), yang menunjukkan 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2025 antara lain tomat, beras, dan ketimun.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program prioritas nasional, dan terus menjaga kestabilan harga bahan pokok guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (**)