EDISIINDONESIA.id – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 430,4 miliar Dolar AS atau setara Rp7.116 triliun pada triwulan I 2025.

Angka ini melonjak 6,4 persen dibanding tahun lalu (yoy), dan lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal sebelumnya (triwulan IV) sebesar 4,3 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik.

Ia merinci posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2025 sebesar 206,9 miliar dolar AS, atau tumbuh 7,6 persen (yoy), dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan IV 2024.

“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional,” kata Denny dalam keterangan resmi pada Kamis 15 Mei 2025.

Ia mengatakan, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,4 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,5 persen, jasa pendidikan 16,5 persen, konstruksi 12,0 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen,” katanya.

Selain itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat turun 1,2 persen secara tahunan menjadi 195,5 miliar Dolar AS. Angka ini lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6 persen (yoy)

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa posisi ULN Indonesia tetap sehat, yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Per tiga bulan pertama tahun ini, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 30,6 persen, yang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan pembiayaan ULN untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (edisi/rmol)