BUSEL, EDISIINDONESIA.id – Isu mutasi pejabat tinggi pratama di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Ridwan Badallah, menuai sorotan.

Ridwan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Sultra, membantah adanya keterlibatan politik praktis dalam mutasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pergeseran pejabat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan untuk mempercepat proses pergantian.

“SK keputusan itu keluar sejak 4 November, jadi untuk menindaklanjuti perintah Mendagri maka dilakukanlah pergeseran secepat mungkin,” ujar Ridwan Badallah melalui telepon pribadi, Selasa (19/11/2024)

Ridwan menjelaskan bahwa mutasi dilakukan terhadap Kepala Dinas Dikbud karena diduga menekan para kepala sekolah untuk memilih salah satu calon bupati. Ia juga memindahkan beberapa pejabat yang sudah memasuki masa pensiun menjadi tenaga ahli.

“Kadis Dikbud ini kita geser karena menekan para kepala sekolah memilih salah satu calon bupati, saya pindahkan menjadi tenaga ahli. Kemudian ada yang sudah memasuki masa pensiun, saya pindahkan menjadi tenaga ahli, itu karena sudah tidak aktif lagi,” ungkap Ridwan.

Ridwan menambahkan bahwa setelah ditelusuri, para kepala dinas yang dimutasi mengakui tindakan mereka. Ia pun menegaskan bahwa mutasi dilakukan untuk menjaga netralitas dan integritas birokrasi.

“Setelah saya telusuri mereka mengaku, jadi kalau tidak mau mengikuti irama jadi kita geser saja,” tegas Ridwan Badallah. (**)