KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, akhirnya angkat bicara terkait proyek Gerbang Wisata Kendari-Toronipa yang viral karena dinilai tidak sebanding dengan anggaran puluhan miliar rupiah yang digelontorkan.

Menanggapi sorotan publik yang mempertanyakan kualitas proyek tersebut, Andap menegaskan bahwa pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan audit mendalam.

“Saya sampaikan kepada teman-teman inspektorat. Kan kalau kita berbicara, ada tempus delicti. Ada waktu, ada dimensi waktu di sana. Tentu nanti akan diteliti, diaudit oleh teman-teman inspektorat,” ujarnya

Tidak hanya itu, Andap juga menekankan bahwa jika ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait proyek ini, maka pihak berwenang akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Apabila ada pelanggaran hukum, tentu lain lagi ceritanya,” tegasnya.

Lanjut, terkait penggunaan anggaran, Sekjen Kemenkum HAM itu juga mengungkapkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara objektif, menekankan pentingnya transparansi dalam pengalokasian dana.

“Nanti kita lihat alokasi anggarannya. Kita harus melihat secara objektif saja. Berapa sih dukungan anggarannya. Itu muat berapa sih,” katanya.

Lebih lanjut, Mantan Kapolda Sultra ini pun menambahkan bahwa penilaian harus berdasarkan fakta dan data, bukan persepsi semata. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses yang tepat.

“Insya Allah, kebenaran akan menemukan jalannya,” ujarnya.

Terkait tenggat waktu penyelesaian audit, Andap menegaskan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk merespons desakan publik yang menuntut transparansi dalam proyek tersebut.

“Kami akan melakukannya secepatnya karena ini adalah harapan publik. Saya setiap ada pemberitaan, saya cepat,” pungkasnya.

Meski tidak memberikan estimasi waktu pasti, ia memastikan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Proyek Gerbang Wisata Toronipa kini menjadi pusat perhatian publik setelah muncul banyak kritikan yang mempertanyakan kualitas pembangunan yang dianggap jauh dari standar meski menelan anggaran puluhan miliar. (**)