TNA Kantongi Rekom Golkar, Ridwan Bae Sebut Banyak Kader Bisa Jadi Wakil

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Sebelumnya DPP Partai Golkar perintahkan Bakal Calon (Balon) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Tina Nur Alam (TNA) melakukan komunikasi dengan partai politik untuk mencari calon wakil gubernur.

Diketahui DPP Partai Golkar mengeluarkan surat instruksi untuk Balon Gubernur Tina Nur Alam tertanggal 17 Juli 2024.

Terkait hal tersebut, Politisi Golkar senior yang sempat digadang-gadang bakal maju di Pilgub Sultra, Ridwan Bae mengatakan bahwa pihaknya tak maju dalam Pilkada kali ini.

“Karena sejak akhir juni saya sudah lapor sama Ketua Umum DPP GOLKAR bahwa saya tidak jadi maju dalam Pilgub,” ujarnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsAp.

“Saya tidak maju 01, dan saya tidak mau juga 02,” tambah Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Golkar.

Pihaknya juga berharap TNA dapat didampingi oleh Kader Golkar.

“Tentu kita berharap TNA bisa di dampingi oleh kader partai Golkar,” ujar Mantan Bupati Muna Dua Periode.

Lanjut pihaknya juga membeberkan bahwa TNA juga bisa mengambil kader Golkar Sultra dari kepulauan, mengingat TNA dari perwakilan daratan.

“Banyaklah kader golkar yang potensi ada Mantan Bupati Wakatobi Arhawi, Mantan Bupati Buton La Bakry, Mantan Bupati Butur Abu Hasan, dan ada ARF kalau mau dari kepulauan,” beber Anggota DPR RI.

Sementara itu Ketua Bapilu DPD I Golkar Sultra Abu Hasan mengatakan surat instruksi ini serupa dengan surat tugas. Olehnya itu, Tina Nur Alam mesti menjalankan apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan DPP Partai Golkar untuk mendapatkan surat keputusan (SK) dalam bentuk B1 KWK.

Dimana dijelaskannya, format B1 KWK merupakan instrumen yang memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan pendaftaran calon dan calon wakil di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.

“Kalau instruksi itu, bisa saja diganti, bisa berubah tidak punya dasar hukum yang kuat. Surat tugas/instruksi bisa juga diberikan lebih dari satu orang, nanti DPP yang mengevaluasi,” ungkap Abu Hassan.

Terlepas dari surat instruksi DPP Partai Golkar yang mesti dipatuhi dan diikuti seluruh elemen pengurus, lanjut Abu Hassan bahwa sebenarnya Partai Golkar baik dijajaran pengurus provinsi maupun kabupaten/kota sepakat mengusulkan Ridwan Bae maju Pilgub Sultra, dan mendorong DPP mengutamakan kader.

Namun dalam pertemuan terakhir antara DPD I Partai Golkar dan DPD II Partai Golkar se-Sultra, walaupun bukan menjadi pokok pembahasan utama, menawarkan alternatif apabila yang diusung bukan kader dari Partai Golkar.

“Kalau bukan kader Golkar, wakilnya harus dari Golkar itu aspirasi dari 17 kabupaten/kota,” jelasnya.

Tetapi yang jelas, kader senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan bahwa pengurus di daerah tegak lurus dengan pengarahan Ketua DPP Partai Golkar dan Ketua Bappilu DPP Partai Golkar, bahwa dalam mengusung calon yang dikedepankan kader internal, dan dilihat secara saintifik atau hasil survei.

“Bappilu Provinsi menambahkan kriteria tambahan, kita memantau dinamika di lapangan, dan data historis figur yang berkaitan dengan prestasi, dedikasinya, loyalitas dan ketidaktercelaannya,” pungkasnya.(**)

Comment