KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk 10 besar provinsi dengan kerawanan tertinggi untuk dimensi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty saat menghadiri Kick Off Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Kendari, Senin (15/7/2024) malam.

Ia menyampaikan, berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan Bawaslu RI untuk Pemilu dan Pilkada pada Desember 2022, sejatinya Sultra menunjukkan tingkat rawan sedang pelaksanaan pesta demokrasi.

Namun, skor kerawanan sedang itu menjadi salah satu penilaian Sultra masuk dalam rawan tinggi untuk penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Salah satu indikator dari penyelenggaraan Pemilu dimensinya misalnya soal hak pilih.

“Pendataan hak pilih bisa menjadi indikator adanya kerawanan konflik dan kecurangan di Pemilu dan Pilkada,” bebernya.

Sehingga, ia selalu mengingatkan kepada seluruh penyelengara pengawasan di Bawaslu maupun KPU agar teliti dalam pendataan pemilih. Apalagi saat ini masih dalam tahapan pencocokan data pemilih untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

“Sehingga setiap tahapan coklit, Panwas dan Pantarlih KPU harus cermat mendata pemilih sehingga datanya akurat,” ujarnya.

“Kenapa Ketua Bawaslu Sultra sampai repot bikin Posko Kawal Hak Pilih, karena berdasarkan IKP yang diluncurkan Bawaslu RI, Sultra dimensi penyelengaraan pemilu termasuk rawan tinggi. Kalau dimensi kontestasi atau partisipasi pemilih masuknya rawan sedang, tapi khusus penyelengaraan pemilu termasuk rawan tinggi,” tambahnya menjelaskan. (**)