KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kota Kendari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023.

Prestasi ini menandai opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kota Kendari. Penghargaan ini diumumkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar di Kantor BPK perwakilan Sultra, Rabu (22/5/2024).

“Kota Kendari mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Dadek Nandemar dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2023 yang dihadiri oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, yang turut menandatangani berita acara bersama kepala daerah lainnya.

Selain opini WTP, Kota Kendari juga mencatatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan capaian 90,44 persen.

Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti temuan BPK dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadek Nandemar juga memberikan catatan penting terkait temuan belanja pegawai, khususnya perjalanan dinas yang masih menjadi masalah umum di hampir semua daerah.

“Ada kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran, sehingga dicarikan di tempat lain, terkadang mendompleng kepentingan pribadi. Jika tidak ada tindak lanjut, harus dikembalikan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti masalah penggunaan aset daerah yang belum tertib, seperti belum dilakukan penghapusan aset dan penggunaan kartu aset.

Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak di Pemerintah Kota Kendari. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Pj wali kota.

Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas kolaborasi yang terjalin selama ini.

“Terima kasih atas kolaborasi BPK dengan DPRD Kota Kendari. Kami akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangan DPRD,” ungkap Subhan.

Prestasi ini menambah daftar panjang pencapaian Kota Kendari dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan terus mempertahankan opini WTP, Kota Kendari membuktikan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ke depan, Pemerintah Kota Kendari akan terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini tidak hanya untuk mempertahankan opini WTP, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Nomenklatur berubah, Pj Wali Kota Lantik 35 Pejabat Lingkup Pemkot Kendari

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, melantik 35 Pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas, pada Rabu (22/5/2024) kemarin.

Perubahan nomenklatur pada beberapa dinas menjadi salah satu alasan utama pelantikan ini, menunjukkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Diantara perubahan nomenklatur terjadi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang kini menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap di pimpin oleh Saemina selaku Kepala Dinas.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, serta Dinas Kebakaran Kota Kendari menjadi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, dimana kedua OPD ini untuk sementara masih di nahkodai Pelaksana Tugas.

Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

“Kita harus memberikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk Pemkot Kendari dalam memberikan pengabdian yang berkualitas dan berkeadilan,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang unggul dari tiap-tiap pejabat yang baru dilantik.

“Setiap pejabat harus memiliki pemikiran untuk mewujudkan Kota Kendari yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, khususnya di dunia pendidikan,” ungkapnya.

Lanjut, Yusup berpesan agar para pejabat terus berinovasi dan tidak ragu untuk menerapkan kebijakan yang pro-rakyat.

“Kita harus selalu berinovasi dan berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kemajuan Kota Kendari,” pungkasnya. (**)

Tangani Stunting, Pemkot Kendari dan Lembaga Non Pemerintah Tandatangani Komitmen Bersama

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama stakeholder menandatangani komitmen bersama percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting se Kota Kendari.Kendari

Penandatanganan yang berlangsung di Balai Kota Kendari ini dihadiri oleh Kepala OPD terkait, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI/Polri, serta berbagai lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu kesehatan anak dan gizi.Kendari

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor dalam upaya penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut.Kendari

Komitmen bersama ini mencakup beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, serta program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang.

“Upaya pemerintah kota untuk mengalakkan penurunan angka stunting, kita ajak stakeholder terkait untuk bersama-sama menyusun bagaimana strategi kita terkait stunting dan agar informasi itu tersebar ke seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan laporan terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, prevalensi stunting di kota ini berhasil diturunkan dari menjadi 24 persen pada tahun 2022 menjadi 19,5 persen tahun 2023. Ini merupakan hasil dari berbagai program dan intervensi yang telah dijalankan secara intensif selama setahun terakhir.Kendari

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang menjelaskan, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas program-program yang telah terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting. Kendari

Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan prevalensi stunting di Kota Kendari dapat terus berkurang hingga mencapai angka yang ideal.Kendari

“Kita berharap adanya komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan/stakeholder yang ada di Kota Kendari mulai dari kepala daerah hingga unsur OPD yang berada di bawahnya dan berbagai unsur non pemerintah baik itu swasta, perbankan dan lembaga sosial dan masyarakat,” tutupnya. (Adv)