Pemprov Sultra Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Rakor pengendalian inflasi daerah setiap Minggu melalui zoom meeting yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Ruang Rapat Biro Ekonomi, Setda Sultra Senin, (13/5/2024).

Rakor virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian.

Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra., turut hadir Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra, Yuni Nurmalawati, Karo Perekonomian Abdul Rajab, Sekdis ESDM Ridwan Bodji, Perwakilan BI Rangga Widyatama dan dinas terkait.

Dalam kesempatan itu Mendagri mengatakan Presiden melakukan kunjungan kerja di Sultra yakni Kabupaten Muna dan Konawe untuk memberikan bantuan pangan, kesiapan rumah sakit dan mengecek inflasi di daerah Sultra.

Dikatakannya bahwa inflasi Indonesia pada bulan April adalah 3 persen (y-o-y), turun dibandingkan bulan sebelumnya yakni 3,05% (y-o-y).

Angka ini masih terkendali dan masih dalam rentang target Pemerintah Pusat yakni 2,5%±1 persen, yakni antara 1,5 dan 3,5 persen. Menurutnya, angka inflasi saat ini masih sangat terkendali.

“Artinya, terjadi stabilitas harga barang dan jasa, dan kenaikan harga masih bisa dijangkau oleh masyarakat kita,” ucapnya.

Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Windhiarso Ponco Adi Putranto menyampaikan pada April 2024 komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,18 persen.

Pada April 2024 komponen harga diatur pemerintah selalu mengalami inflasi pada momen lebaran sebesar 0,26 persen dengan andil inflasi sebesar 0,12 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi April 2024 adalah tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan tarif kereta api.

Usai mengikuti Rakor Inflasi, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra, Yuni Nurmalawati menyampaikan bahwa inflasi Sultra pada posisi indeks perkembangan harga (IPH) terendah.

Capaian ini adalah hasil dari kerja sama dalam rangka upaya-upaya penanggulangan inflasi yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara teknis maupun secara administrasi.

“Dari TPID dan Sekretariat TPID mendapat perhatian dan arahan langsung Pj.Gubernur dan Sekda terkait teknis,” ungkapnya.

“Ada beberapa dari narasumber menyampaikan bahwa kita waspadai tren penurunan inflasi, tapi masih berada diatas acuan harga pemerintah,” tutupnya. (**)

Comment