KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusulkan Rp65,1 miliar dalam APBD untuk menghadapi dampak ekstrem dari El Nino.

Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menangani dampak El Nino.

Terutama pada dua dari delapan langkah strategis program Pj Gubernur Sultra yaitu terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan.

“Kami sudah diarahkan Pj Gubernur untuk mengalihkan anggaran ke dalam program yang menyentuh langsung masyarakat terutama dalam menghadapi dampak ekstrem dari El Nino,” kata Pahri, Selasa (24/10/2023).

“Kami mengusulkan anggaran dalam APBD 2024 sebesar Rp65,1 miliar untuk melaksanakan kedua program tersebut yakni dalam bentuk rehabilitasi jaringan irigasi dan kegiatan padat karya menjaga kondisi jaringan irigasi yang sudah dalam keadaan baik dan sedang,” tambahnya.

Mata dia, langkah yang dimaksudkan dan diyakini akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang pertama adalah program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Untuk pengelolaan sistem irigasi, ia menyebut kewenangan Pemprov Sultra terhadap sistem jaringan irigasi yaitu 12 daerah irigasi yang terdapat pada empat kabupaten yakni Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Muna Barat, serta satu kota yakni Baubau.

Saat ini, panjang saluran jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi adalah 143,96 kilometer, di mana jaringan irigasi dalam kondisi jelek atau rusak berat sebesar 15,65 persen.

Adapun untuk luasan daerah irigasi, terdiri atas luas baku 12.687 hektar, luas potensial 11.920 hektar, dan luas fungsional 8.098 hektar.

“Artinya masih ada ruang untuk pengembangan jaringan primer dan sekunder 767 hektar, serta peningkatan areal menjadi persawahan 4.589 hektar dengan membangun jaringan tersiernya,” jelasnya.

Pahri Yamsul membeberkan kondisi masyarakat yang tinggal dekat area irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamat irigasi di tingkat kecamatan, tercatat 5.519 KK masyarakat miskin dan 959 KK di antaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem, tersebar pada 45 desa kelurahan yang melintasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra.

Salah satu faktor penyebab utama kemiskinan ekstrem dari data tersebut, ditenggarai karena anggota keluarga tersebut tidak terserap dalam dunia kerja, sehingga berdampak langsung pada penghasilan keluarga.

Untuk itu, program yang akan dilakukan pihaknya adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan pendekatan padat karya, sehingga akan membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Bahkan prediksi kami, setiap tahun daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami bisa membutuhkan hingga 2.600 orang pekerja,” bebernya.

Dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem jaringan irigasi sebanyak itu, tentu saja diharapkan mampu meningkatkan penghasilan anggota keluarga, agar berimbas pada menurunnya jumlah KK yang berkategori miskin. Kemudian program kedua yang menjadi tujuan utama yakni penguatan ketahanan pangan.

Ia menyebut, tentu sudah sangat dipahami keterkaitan antara sistem irigasi yang baik dengan pangan, di mana sistem irigasi yang baik akan mampu memberi dampak signifikan pada distribusi air ke sawah dan mempengaruhi produktivitas tanaman pertanian khususnya padi.

Program-progam yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tersebut fokus dalam menjaga sistem jaringan irigasi. Sehingga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan.

“Pada akhirnya mampu berkontribusi dalam mengendalikan angka inflasi di tingkat Provinsi Sultra,” tutupnya. (**)