EDISIINDONESIA.id – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Tiongkok sejak Senin lalu (16/10). Pada hari kedua kemarin (17/10), dia bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang.

Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia- Tiongkok yang selama 10 tahun ini berkembang. “Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia,” ucapnya.

Kepala Negara juga turut menyampaikan sejumlah kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam beberapa bidang, antara lain dalam bidang investasi dan infrastruktur, salah satunya di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzen, serta minat swasta Tiongkok di Ibu Kota Nusantara untuk di bidang perumahan dan kesehatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN. Di samping itu, juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan MoU untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya.

Dalam bidang perdagangan, Jokowi menyampaikan kepada PM Li Qiang untuk juga mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di Tiongkok.

Kemarin, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Di bidang ekonomi, Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement dengan Indonesia. Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada tahun 2022 sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.

“Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, dia juga berharap dukungan Sri Lanka untuk dapat mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit. Jokowi mengatakan bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.

“Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka,” ungkap Presiden.

Sedangkan terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Jokowi menyebut bahwa beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama konkret dengan Sri Lanka. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap Presiden Wickremesinghe dapat mendukung kerja sama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paaspor elektronik Sri Lanka. Terakhir mereka membahas kerja sama ekonomi biru.

“Indonesia juga baru saja selenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk dorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan,” ucapnya.

Pemerintah Tiongkok kembali menyelenggarakan Belt and Road Initiative (BRI) Summit ke-V pada 17-18 Oktober 2023. Acara tersebut menjadi lebih istimewa lantaran memeringati 10 tahun sejak program itu kali pertama diperkenalkan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Tiongkok telah mengalirkan pendanaan ke berbagai negara mencapai lebih dari USD 1 triliun atau setara Rp 15.700 triliun. Mayoritas kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Nominal yang fantastis tersebut difokuskan untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta, pelabuhan, jalan raya, hingga jembatan.

Menurut dia, isu keberlanjutan penting untuk disuarakan lebih tegas dalam Belt and Road Initiative Summit 2023. Sebab, pendanaan Tiongkok hingga sekarang masih jauh dari kata hijau. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang didanai inisiatif tersebut masih menyumbang sekitar 245 juta ton produksi karbon dioksida per tahun.

“Di Indonesia masih banyak proyek yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial terutama pembiayaan smelter nikel yang masih gunakan PLTU batubara skala besar,” ujarnya.

Bhima tak memungkiri bahwa pemerintah era Jokowi sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative. Karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut laporan AidData 2021, Indonesia menjadi salah satu negara penerima dana terbesar dari Tiongkok melalui skema tersebut.

Kendati demikian, pengamat dan para ahli Indonesia mengkritik tajam inisiasi dari Tiongkok itu. Lantaran masih menggelontorkan dana secara besar-besaran untuk proyek yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memastikan bahwa proyek yang sudah dan akan berjalan harus ke arah yang lebih rendah emisi karbon.

Artinya, ke depannya harus lebih selektif memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan. Meski, sebenarnya Tiongkok juga telah berkomitmen untuk mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia. Namun, implementasinya belum dapat dilihat dengan nyata.

Peneliti studi Tiongkok-Indonesia Muhammad Zulfikar Rakhmat menyoroti sebanyak 86 persen investasi Negeri Panda masih disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM). Padahal, pidato Xi Jinping pada 2021 lalu telah secara tegas berkomitmen untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara.

“Realitanya, dalam konteks Indonesia, janji tersebut ternyata masih menjadi komitmen hampa, mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari dua belah pihak, baik Tiongkok maupun pemerintah Indonesia,” tegasnya. (edisi/fajar)