JAKARTA, EDISIINDONESIA.id — Budiman Sudjatmiko yang terekspos media saat bertandang ke Kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto dijanjikan akan dipanggil Partainya PDI Perjuangan, Kamis (20/7).

Budiman bahkan berpose bak orang dekat Prabowo dan saat ditanyai awak media, Budiman tak ragu memuji Prabowo.

Sikap itu terang saja memicu banyak spekulasi, Budiman tak mungkin secara terang-terangan bermain dua kaki.

Kendati Ganjar Sendiri sebagai tandingan Prabowo tak mempersoalkan sikap Budiman sudjatmiko, namun berbeda dengan Komarudin Watubun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Ganjar menilai sudah hak Budiman untuk bertemu siapa saja.

“Itu haknya Pak Budiman,” kata Ganjar di Jakarta, Rabu (19/8). Ia menjawab pertanyaan soal pertemuan dan sinyal dukungan Budiman ke Prabowo.

Kendati begitu PDIP tetap merespon, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Komarudin Watubun mengaku akan memanggil Budiman.

Komarudin Watubun menyinggung soal kebebasan seorang kader partai untuk membantah pernyataan Budiman.

Komarudin menyatakan Budiman tak bisa beralasan bahwa pertemuan dengan Prabowo itu sebagai ranah pribadi. Menurut dia, kebebasan seorang kader partai dibatasi oleh aturan organisasi yang berlaku di partai tersebut.

“Tidak bisa dibilang “wah ini saya pribadi”, itu tidak bisa. Dan orang sekelas Budiman Sudjatmiko masa tidak tahu berorganisasi, gimana sih?” ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Juli 2023. “Iya pasti kita panggil, saya pulang dari reses dipanggil.”

Komarudin menjelaskan, kasus Budiman kemungkinan sama dengan Effendy Simbolon yang beberapa waktu lalu disebut memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Menurut Komarudin, baik Budiman, Effendy, hingga kader PDIP lainnya harus mengikuti arahan partai dalam menentukan pilihan politik.

“Kebebasan kita itu setelah menjadi anggota partai, maka kebebasan kita diatur oleh organisasi. Kebebasan dalam konteks politik ya. Kalau urusan pribadi dalam masalah keluarga, kan partai tidak ngurusin. Tapi kalau urusan politik bicara soal presiden, wakil presiden, itu kan urusan organisasi, sebagai anggota partai kan,” kata Komarudin.

Lantas apa yang salah dari pertemuan Budiman dan Prabowo.

Benarkah ini merupakan pernyataan sikap, Barisan Jokowi siap melawan kebijakan PDI-P. Atau hanya sikap pragmatis Budiman yang mencari keuntungan politik (**)