BOGOR, EDISIINDONESIA.id – Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri menghadiri langsung Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas), di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri 4.545 peserta dari pemerintah pusat, Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 dengan mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas politik nasional.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pemerintah pusat dan daerah harus sinergis dan kolaboratif dalam menjalankan kebijakan serta kepemimpinan.

“Tahun 2023 adalah tahun penuh tantangan. Dibutuhkan gotong royong, ketangguhan dan kesungguhan yang kuat untuk mengubah tantangan dan tekanan menjadi suatu peluang dan kesempatan yang positif, yang baik untuk kita semua,” ucapnya.

Presiden Jokowi mengatakan ada empat hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian bagi seluruh kepala daerah dan instansi terkait.

Pertama, pengendalian inflasi ditengah prediksi sepertiga negara di dunia bakal mengalami resesi atau sekitar 70 negara terdampak.

Meskipun inflasi nasional masih berada pada posisi stabil yakni 5,5 persen namun, ia menyebutkan di tahun 2023 Indonesia masih bisa mengalami ujian ekonomi. Hal itu membuat Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah agar turun untuk mengecek langsung kestabilan harga barang dan jasa di lapangan.

Ke dua, kemiskinan ekstrem yang angkanya masih berada di 2 persen. Bahkan, Jokowi menyebutkan ada 14 provinsi di Indonesia memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.

Karenanya, Jokowi dengan tegas meminta kerjasama seluruh kepala daerah untuk menekan angka tersebut. Ia menargetkan angka kemiskinan ekstrem berada pada zero persen di tahun 2024 mendatang.

Ke tiga, Jokowi juga konsen terhadap kasus stunting. Ia berharap pada bonus demografi di tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia memiliki kesiapan baik dari segi produktivitas dan kreativitas. Ia meminta seluruh instansi terkait, seperti Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan untuk serius dan jangan bosan memberikan edukasi utamanya pada ibu hamil. Karena, 23 persen penyumbang angka stunting ada pada ibu hamil yang tidak terpenuhi gizinya selama mengandung.

Ke empat, Jokowi juga mengingatkan masalah investasi yang masih jadi rebutan di setiap negara. Olehnya itu, ia menegaskan untuk memperhatikan masalah administrasi tata ruang yang masih menjadi pokok permasalahan.

“Semua kepala daerah harus punya strategi dan kebijakan yang dibuat setelah benar-benar meninjau kondisi di lapangan. Di tahun 2023 ini kita harus hati-hati. Meskipun begitu, saya berterima kasih atas kerjasamanya dan kerja keras kita mulai dari pandemi Covid-19 yang berhasil kita lalui,” tandasnya. (**)