JAKARTA, EDISIINDONESIA.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra)–Jakarta melakukan unjuk rasa, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (19/9/2022).

Kedatangan puluhan mahasiswa tersebut, meminta lembaga antirasuah memanggil dan memeriksa Gubernur Sultra, Ali Mazi. Pasalnya politisi NasDem itu diduga telah melakukan korupsi pembangunan Jalan Toronipa – Kendari, Sultra.

Kordinator lapangan (Korlap), Arin Fahrul Sanjaya, dalam aksi tersebut mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi telah berjalan lama. Namun, sampai saat ini pihaknya belum melihat adanya penanganan serius dari KPK RI.

“Kasus dugaan korupsi Gubernur Sultra sudah lama bergulir di publik, namun sampai hari ini kami belum melihat adanya keseriusan dari KPK RI untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sehingga kami hadir di Gedung KPK RI ini untuk mengingatkan agar KPK memanggil Gubernur Sultra,” ucapnya melalui pesan tertulisnya kepada Edisiindonesia.id, Senin (19/9/2022).

Arin menambahkan, pihaknya akan terus mengawal kasus dugaan korupsi Gubernur Sultra sampai ada upaya lanjut yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi di Indonesia ini.

“Kami tidak akan berhenti sampai disini, sebelum KPK RI melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur Sultra, Ali Mazi,” tandasnya.

Alumni Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta itu menuturkan, bahwa yang menjadi fokus pihaknya saat ini adalah terkait dugaan korupsi pembangunan jalan Kendari-Toronipa, pembangunan Rumah Sakit Jantung dan dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 di Sulawesi Tenggara.

“Jadi untuk total anggaran yang kami usut ada sekitar kurang lebih Rp 500 miliar, terdiri dari dana pinjaman jangka panjang PT. SMI dan anggaran penanganan Covid-19,” sebut Arin.

Diakhir keterangannya, putra daerah asal Kabupaten Konawe Selatan itu meminta doa dan dukungan dari masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mengusut dugaan korupsi Gubernur Sultra yang bernilai fantastis yakni mencapai Rp 500 miliar.

“Kami minta doa dan dukungan dari masyarakat Sultra, semoga anggaran yang kami duga di korupsi itu segera dikembalikan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Sultra secara umum,” tutupnya. (**)