Korupsi Dana PEN, KPK Tetapkan Tersangka Adik Bupati Muna dan Kepala BKPSDM

EDISIINDONESIA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumumkan penetapan  tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengajuan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.

Dalam siaran persnya, KPK menahan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna, Sukarman Laoke (SL).

Selain itu KPK juga menahan LM. Rusdianto Emba (LMRE) yang merupakan, Adik Bupati Muna LM.Rusman Emba

Saat dikonfirmasi melalui pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui WhatsAppnya, Kamis, 22 Juni 2022 membenarkan penahan kedua tersangka dugaan pengajuan dana PEN itu.

Ali Fikri  mengatkaan penahan kedua tersangka itu terkait dengan penerimaan hadiah atau janji  pengajuan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

“Berdasarkan hasil pengumpulan berbagai informasi dan data, hingga menemukan bukti yang cukup KPK melakukan penyelidikan dan selanjutnya meningkatkan penyelidikan tersebut menjadi penyidikan,” Kata Ali Fikri menyampaikan pres rilisnya melalui persan tertulisnya . Kamis, (22/6/2022).

Atas hasil penyelidikan itu, Ali Fikri  menyebut telah menetapkan tersangka LMRE (wiraswasta), Sukarman Laoke (Kepala BKPSDM Muna), 

“Dua tersangka hari ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pengembangan dari pada tersangaka sebelumnya,” katanya.

Tersangka yang ditetapkan oleh KPK sebelumya, kata dia, yaitu pertama Bupati Kolaka Timur, AMA terus Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, MAN dan terkahir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, LMSA.

Lanjut Ali Fikri, konstruksi perkara itu, kata dia, Bupati Kolaka Timur berkeinginan untuk menambatkan penambahan dana kebutuhan pembangunan infrastruktur di kabupaten Kolaka Timur.

“Dan agar bisa prosesnya bisa dilakukan maka AMN segera menghubungi LMRE uang dikenal memiliki banyak jaringan untuk memperlancar proses pengusulan dana tersebut,” jelasnya.

Kedua penahanan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup itu, KPK berharap  LMRE bisa hadir dalam pemanggilan penyidik.

“KPK mengimbau agar Tsk LM RE untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan Tim Penyidik berikutnya,” pungkasnya.(**)

Comment