Modus Klaim Ulang Tanah Bersertifikat, Polda Sultra Tetapkan Mantan Lurah Landono Jadi Tersangka

KENDARI, EDISIINDONESIA.id— Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan di lahan eks kawasan transmigrasi, tepatnya di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Kasubdit 2 Ditreskrimum, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, S.I.K., pada Jumat (20/11/2026).

Kasus ini diproses berdasarkan empat laporan polisi yang masuk berturut-turut sejak Maret hingga Agustus 2026. Objek yang dipersengketakan mencakup sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Lurah Landono, serta 18 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Kantor BPN Konawe Selatan di atas lahan seluas sekitar 23 hektare yang sebenarnya sudah bersertifikat sejak tahun 1982.

Modus Operandi: Klaim Ulang Tanah yang Sudah Bersertifikat

Kompol Chairman menjelaskan, penyidikan menemukan dugaan penerbitan SKT baru di atas tanah yang sebenarnya sudah memiliki SHM sah sejak 1982. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kepemilikan yang sangat merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah.

“Modusnya: tanah milik warga yang sudah bersertifikat diklaim ulang, lalu diajukan penerbitan SKT baru. Dokumen itu kemudian dipakai untuk mengklaim, menjual, mengalihkan, atau bahkan meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah,” ungkap Kompol Chairman.

Dalam rangkaian ini terlibat pihak yang menerbitkan dokumen, yang mengklaim tanah, yang memakai dokumen untuk bertransaksi, hingga yang bertindak sebagai saksi batas sehingga terjadilah tumpang tindih antara SHM tahun 1982 dengan dokumen yang diterbitkan belakangan.

Empat Tersangka Ditetapkan, Pengembangan Masih Berjalan

Pada tahap pertama atau Cluster Pertama, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka berinisial S, B (LB), JH (A), dan NB. Dua orang di antaranya kini ditahan, sementara dua lainnya tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

“Inisial S dulunya adalah Lurah Landono, sebelum kemudian menjabat sebagai Camat,” jelas Kompol Chairman.

Penanganan kasus ini belum selesai. Polda Sultra kini tengah mempersiapkan Cluster Kedua untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam penerbitan dokumen, termasuk dugaan penerbitan SHM baru pada tahun 2022 di atas tanah yang sudah bersertifikat.

Penyidik menegaskan penanganan perkara akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terlibat terungkap.

“Kami tidak berhenti di sini. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu demi melindungi hak-hak masyarakat eks transmigrasi serta menegakkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” tegas Kompol Chairman.(**)

Comment