KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (AMPK) Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kepolisian Daerah (Polda) Sultra mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan benih kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
Desakan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengungkap sejumlah persoalan dalam realisasi pengadaan dan distribusi benih kakao senilai Rp3.367.441.373. Meski anggaran kegiatan tersebut telah dibayarkan lunas, hasil pemeriksaan justru menemukan adanya kekurangan penyaluran, benih mati yang belum diganti, hingga persoalan pertanggungjawaban distribusi.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Ketua Kelompok Tani CKR di Kecamatan Batu Putih mengaku hanya menerima 5.000 batang benih kakao. Padahal, dokumen berita acara serah terima mencatat kelompok tersebut menerima sebanyak 9.000 batang.
Dengan demikian, terdapat selisih 4.000 batang benih senilai Rp52.340.280 yang menurut hasil pemeriksaan belum diterima kelompok tani hingga 11 April 2026.
Persoalan serupa juga ditemukan pada kondisi benih yang disalurkan. Lebih dari 1.000 batang benih kakao senilai Rp13.085.070 dilaporkan mati dan belum mendapatkan penggantian.
Temuan lainnya tercatat pada Kelompok Tani TBL 1, dengan 494 batang benih mati senilai Rp6.464.024,58 yang belum diganti. Sementara pada Kelompok Tani MB, sekitar 450 batang benih senilai Rp5.888.281,50 juga dilaporkan mati tanpa penggantian.
BPK turut mengungkap persoalan terkait benih pengganti yang disebut telah diterima Mantri Perkebunan Kecamatan Wawo. Namun, bukti penyerahan benih tersebut kepada kelompok tani penerima tidak dapat ditunjukkan saat pemeriksaan.
Rangkaian temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian dokumen administrasi dengan realisasi distribusi di lapangan. Terlebih, pembayaran kepada penyedia telah dinyatakan lunas, sementara sejumlah kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan masih menyisakan persoalan.
Tak hanya distribusi, BPK juga mencatat keterlambatan penyaluran benih kakao sambung pucuk selama 67 hari kalender. Atas keterlambatan tersebut, terdapat konsekuensi denda sebesar Rp225.618.572 berdasarkan ketentuan kontrak, yakni 1/1.000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Keterlambatan distribusi disebut berkaitan dengan permintaan penundaan penyaluran akibat kondisi musim kemarau. Namun, alasan tersebut dinilai tidak serta-merta menghapus kewajiban penyedia maupun tanggung jawab pejabat terkait dalam memastikan pemenuhan kontrak, termasuk penyelesaian kewajiban denda sesuai ketentuan.
AMPK Sultra menilai berbagai temuan tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi. Aparat penegak hukum diminta menelusuri kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun potensi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Secara hukum, dugaan tersebut dinilai perlu didalami dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang ditemukan unsur-unsur pidana yang dipersyaratkan.
Atas dasar itu, AMPK Sultra mendesak Kejati dan Polda Sultra segera memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pimpinan CV WMC selaku penyedia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, distribusi, pemeriksaan hingga pertanggungjawaban kegiatan.
Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri secara menyeluruh kebenaran jumlah benih yang disalurkan, kekurangan 4.000 batang pada Kelompok Tani CKR, benih mati yang belum diganti, serta keberadaan dan bukti penyerahan benih pengganti kepada kelompok penerima.
Selain itu, kepastian pengenaan dan penyelesaian denda keterlambatan sebesar Rp225.618.572 harus menjadi bagian dari materi penyelidikan. Hal ini penting untuk memastikan apakah seluruh kewajiban kontraktual telah dipenuhi atau justru terdapat pihak yang mengabaikan tanggung jawabnya.
Laode Muh. Ahmad Syawal selaku Penanggung Jawab Aksi menegaskan, AMPK Sultra akan mengawal persoalan tersebut melalui pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.
Ia memastikan pihaknya tidak ingin ada pihak yang berlindung di balik dokumen administrasi maupun jabatan untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara.
“Jika ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana, kami mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, program pengadaan benih kakao yang diperuntukkan bagi petani harus benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok penerima, bukan sekadar dinyatakan selesai dalam laporan administrasi.
“Program yang diperuntukkan bagi petani tidak boleh hanya terpenuhi di atas kertas, sementara hak penerima bantuan dipertanyakan dan uang negara telah dibayarkan sepenuhnya,” pungkasnya. (**)
Comment