KENDARI, EDISIINDONESIA.com – Belasan perwakilan perawat honorer RSUD Kota Kendari, mengunjungi kediaman anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) guna bersilahturahmi dan menyampaikan keluh kesah mereka pada Kamis (31/3/2022) malam.

Mewakili kurang lebih sekitar 200 perawat, Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sultra, Arzan Muliono menyampaikan keluhan mereka perihal kesejahteraan perawat honorer yang telah bekerja di RSUD Kota Kendari selama bertahun-tahun.

Menurutnya, sejak tahun 2018 honor atau gaji perawat non PNS masih dibawah upah minimun kota (UMK) Kendari. Perbulan mereka hanya menerima honor Rp750 ribu.

“Honor perawat non PNS hanya Rp750 ribu, ada insentif piket yang perharinya kurang lebih Rp30 ribu. Tapi kan dilakukan secara bergiliran sesuai tugas dinas,” ujar Arzan.

Dengan nilai upah seperti itu, pihaknya mengaku masih jauh dari kata sejahtera, pasalnya, jika dibandingkan dengan beban kerja jauh lebih berat dibanding tenaga kesahatan (Nakes) yang berstatus PNS.

“Hampir semua pekerjaan itu, perawat honorer yang handel,” katanya.

Arzan berharap,pihak Pemkot Kendari agar lebih bijaksana untuk menaikan honor perawat setara dengan UMK. Namun jika dirasa keuangan daerah belum belum menyanggupinya, setidaknya Pemkot dapat menaikan jumlah upah untuk lebih layak dari sebelumnya.

Kepada AJP, para perawat honorer ini berarap asiprasi mereka dapat disampaikan ke pemerintah.

“Secara langsung kami belum menyampaikan persoalan tuntutan kenaikan gaji honorer ke pihak manajemen RSUD dan pemerintah. Namun dalam kesempatan ini, kami berharap pak AJP bisa mengoordinasikan, terlebih beliau adalah mitra pemerintah,” urainya.

Menanggapi hal itu, AJP menyatakan harusnya upah Nakes non PNS saat Pandemi COVID-19 naik, sebab mereka berhadapan dengan beben kerja yang semakin berat. Padahal, merujuk dari beberapa daerah lainnya ada yang melebihi honor di RSUD Kota Kendari.

“Setelah mendegar keluhan mereka, ternyata ada di beberapa daerah, seperti Konkep honor perawatnya itu sampai Rp2 juta. Nah ini Kota Kendari yang biaya taraf hidup disini besar, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu.

Olehnya itu, meminta kepada Pemkot Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD, agar memikirkan kesejahteraan para perawat honorer, yang notabene selalu berada digarda terdepan dalam menangani pasien.

Bagi AJP, Pemkot Kendari tak ada alasan untuk tidak menaikan honor perawat. Bila melihat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Kota Kendari sudah sangat besar.

Sepatutnya bisa dialokasikan penambahan atau peningkatan honor perawat yang selama ini terus menjadi bahan perbincangan dikalangan para honorer.

Apalagi tambah dia, diluar lingkup RSUD Kota Kendari, ternyata perawat honorer yang kerja di Puskesmas itu tidak mendapat honor. Menurut dia ini sangat ganjil, tanpa perawat pekerjaan dokter mana bisa berjalan.

“Posisi saya disini hanya mengingatkan Pemkot untuk berbuat, meski Dapil saya tapi kewenangan ada di Pemkot tidak bisa kita intervensi. Saya cuman menerima aspirasi perawat yang datang mengeluh. Saya harap Pemkot bisa mempertimbangkan,” pungkasnya. (**)