MUNA, EDISIINDONESIA.com – Pemerintah mengalihkan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2022 dari PT BRI ke PT Pos.

Menurut Menteri Sosial (Mensos), Tri Risma Harini, Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, soal percepatan bantuan sosial.

“Apalagi pada tahun 2021 lalu, masih terdapat sekitar 3 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum bertransaksi. Karena itu, bapak presiden menyampaikan bagaimana percepatan ini ditugaskan menggunakan PT Pos untuk percepatan realisasi bantuan,” ungkap Mensos Risma, dikutip dari detik.com, Jumat 18/2/2022.

Terkait, peralihan penyaluran bantuan tersebut pihak Dinas Sosial (Dinsos) Muna mengaku telah menerima Surat Edaran (SE) baik dari Kemensos maupun dari Pos untuk pengalihan penyaluran bansos BPNT tahun 2022.

“Iya kami sudah terima SE itu. Pihak POS juga baru saja datang menyampaikan. Jadi, untuk tahun 2022 ini juru bayar oleh PT Pos sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” ujar Kepala Bidang (Kabid) PFM Dinsos Muna, La Ode Melaisara, dikantornya, Senin (21/2/2022).

Dia mengatakan, jika berdasarkan instruksi pemerintah, pembayaran secara nasional dimulai tanggal 20 Februari untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari dan Maret.

“Pembayaran dilakukan untuk tiga bulan sekaligus dari bulan Januari hingga Maret 2022 sebesar Rp 600 ribu, dalam artian Rp 200 per bulan. Saat ini meskipun nomenklaturnya bansos sembako atau non tunai, tapi KPM menerima secara cash uang tunai, sesuai arahan pemerintah pusat, demi percepatan penyaluran, ” jelasnya.

Ditanya mengenai jumlah KPM di Muna penerima BPNT tahun ini, ia berdalih belum mengetahui secara pasti sebab masih akan mengkoordinasikan bersama pihak Pos Raha.

“Soal jumlah atau data pasti, belum kami tahu realnya, karena masih akan dikoordinasikan bersama pihak Pos, data KPM by name by addres ini. Yang jelas bahwa penyaluran bantuan sosial ini dimulai pada 20 Februari selama dua minggu ke depan,” pungkasnya.

Diketahui, peralihan penyaluran BPNT dari BRI ke Pos bukan tanpa alasan. Pasalnya, penyaluran oleh BRI hingga saat ini masih menyisakan masalah dengan masih terdapat KPM yang belum menerima bantuannya (saldo 0) maupun Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Muna saja misalnya, masih terdapat sejumlah KPM telah menerima KKS dari pihak BRI tetapi KKS tersebut tidak dapat digunakan untuk bertransaksi melalui BRI-link masing-masing wilayah KPM, sebab KKSnya bersaldo 0 rupiah, belum lagi KPM yang KKS nya belum keluar. (**)

Reporter: Andik