EDISIINDONESIA.com – Mengingat Pilkada baru akan digelar pada 2024, maka 271 kursi kepala daerah akan kosong, karena banyak diantaranya akan berakhir masa jabatan pada 2022 dan 2023.

Selanjutnya, kepala daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Kemendagri.

Presiden Joko Widodo menegaskan Gubernur yang jabatan kepala daerahnya selesai sebelum 2024, tidak akan diisi oleh penjabat (pj) dari perwira TNI ataupun Polri aktif.

“UU-nya tidak memungkinkan. Jadi Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I di provinsi,” ujar Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022) dilansir dari Fin.co.id.

Namun, Perwira yang diperbantukan di lembaga di luar institusi TNI/Polri masih mungkin menjadi penjabat di provinsi. Misalnya perwira Polri yang diperbantukan di Lemhannas. Perwira tersebut memungkinkan menjadi penjabat gubernur.

Seperti diketahui pada 2022, ada 101 kepala daerah yang masa tugasnya berakhir. Ada 7 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta. Sementara di 2023, terdapat 170 kepala daerah. Termasuk 17 provinsi.

“SDM yang dimiliki pemerintah cukup untuk mengisi posisi-posisi kosong yang kepala daerahnya sudah selesai masa jabatannya,” papar Jokowi. (Fin)