Sejumlah Ketua DPD Pekat IB di Sultra Minta DPP Tinjau Kembali SK Plt

Ketua DPD Konsel Pekat IB dan Ketua DPD Kolaka Pekat IB. (Foto: Rahmat R/EI)

KENDARI, EDISIINDONESIA.com – Mewakili enam DPD Pekat IB di Sultra, Ketua DPD Pekat IB Kolaka, Haerudin menanggapi tentang SK penunjukan Plt Ketua Pekat DPW Pekat IB Sultra. Kata dia, terkait SK dari DPP tersebut  cacat administrasi.

Pasalnya, dalam surat itu tidak memiliki nomor surat serta tidak ada tanda tangan maupun stempel organisasi.

Selanjutnya, ada pernyataan oknum yang membuat surat tersebut bahwa Ketua Umum Pekat IB Sultra tidak mempunyai kegiatan.

“Kami menilai surat penunjukan Plt Ketua Pekat IB Sultra cacat hukum dan terkait bahwa Ketua Pekat IB Sultra tidak punya kegiatan itu tidak benar karena semua kegiatan DPW pasti ada dokumentasi dan bukti,” kata Haerudin di kantor Pekat IB Sultra, Selasa (16/11/21).

Ia juga meminta kepada oknum yang mendapat jabatan Plt Ketua Pekat IB dan yang tercantum dalam SK tersebut diberikan waktu 1×24 untuk melakukan klarifikasi, apakah melalui media atau bertemu langsung ketua DPW Pekat Sultra.

“Ketika mereka tidak mempunyai etikad baik atau meminta maaf atau memberikan klarifikasi surat yang dikirim ke DPP maka kami sebagai kader Pekat Sultra yang merasa dirugikan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib,” tegas Haerudin.

Haerudin menilai, Ketua DPW Pekat IB Sultra, Amril Sabara cukup bijak dalam menanggapi persoalan ini, karena sampai saat masih tetap tenang.

“Olehnya itu yang bergejolak adalah kami yang dari DPD dan sudah berkomitmen. Enam DPD mendukung sepenuhnya Ketua DPW Pekat IB Amril Sabara,” cetus pria berkacamata ini.

Ia juga melanjutkan, sejumlah DPD yang ada di Sultra dan terbentuk siap melaksanakan Musda. Hanya persoalan pandemi COVID-19, namun dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan Musda.

“Seharusnya sekretaris wilayah yang menjadi motor di organisasi tidak berkontribusi di Pekat ini. Apakah berkontribusi kinerja ataupun pikiran. Sama sekali tidak ada,” jelas dia.

Kemudian kedua oknum yang bersurat ke DPP bukan lagi kader Pekat IB karena mereka sudah mengundurkan diri berdasarkan rekaman yang diterima.

“Mereka sudah tidak ada kepentingan di organisasi, namun kepada mereka bersurat ke DPP. Dan suratnya pun cacat administrasi,

DPP juga harusnya ketika melihat surat yang cacat administrasi dari DPW tidak perlu ditanggapi. Kemudian, tidak ada bukti hasil pleno.

“Kami sepakat dari DPD meminta dengan tegas DPP atau ketua umum Pekat IB meninjau kembali surat atau SK yang dikeluarkan sebagai Plt,” sembur Haerudin. (**)


Repoter: Rahmat R

Comment