EDISIINDONESIA.id – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara angkat suara terkait pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan.

“Akhirnya kena reshuffle juga. Tapi pertanyaannya, yang bakal ganti bisa gak kerjain banyak PR-nya?” kata Bhima Yudhistira dikutip dari unggahannya di Instagram, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, saat ini pemerintah ingin lari jauh. Nafsunya tinggi, tapi tenaganya tidak ada.

Dia juga menyoroti reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat. Tercatat sudah ada tiga menteri keuangan dalam kurun dua tahun.

“Dalam dua tahun masa jawabatan Prabowo, sudah ada tiga menteri keuangan. Ini bukan reshuffle, tapi ini adalah tekanan dari sisi fiskal untuk mewujudkan ambisi Prabowo,” ucapnya.

Sementara itu, Purbaya di akhir masa jabatannya meninggalkan Rp10.290 triliun utang yang harus diselesaikan. “Kalau dibagi jumlah penduduk, itu menanggung Rp35 juta utang pemerintah per kepala,” ujarnya.

Jumlah itu belum termasuk utang Whoosh atau kereta cepat yang ditanggung oleh APBN. Jumlahnya Rp80 triliun, dicicil Rp1 triliun selama 80 tahun.

“Dengan beban utang yang semakin berat ini, kemampuan bayar utang kita semakin jelek. Semakin memburuk. Karena 24 persen adalah rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak,” jelasnya.

Bhima memberi gambaran, dengan beban utang tersebut, tiap warga Indonesia yang membeli sebuah barang, satu per empat dari pajak pertambahan nilai (PPN) akan digunakan untuk bayar bunga utang pemerintah.

“Jadi persoalan ini tidak bisa terselesaikan kalau presiden terus memaksa menteri keuangan terus cari banyak dana. Termasuk dari restitusi pajak yang ditahan, dari dividen Danantara Rp120 triliun yang sekarang dipindah kepada menteri keuagan rencananya,” paparnya.

Di sisi lain, menurutnya semua itu muncul karena Prabowo terus mendorong programnya. Mulai dari MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Garuda, dan terus melanjutkan ibu kota nusantara dengan anggaran sangat fantastis.

“Waktunya kementerian keuangan baru nggak bisa lagi mindfullness, tapi harus menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Karena itu, Bhima memberi usulan kepada menteri keuangan baru saat ini. Menurutnya, Suahasil Nazara mesti melakukan efisiensi anggaran untuk MBG dan kopdes.

“Bukan efisiensi anggaran untuk dana pendidikan apalagi memotong transfer daerah,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya menteri keuangan harus menjaga independensi dari bank sentral.

“Duit sal Rp400 triliun harus ditarik lagi. Jangan diedarkan melalui Bank Himbara, apalagi untuk Kopdes Merah Putih, lebih penting lagi bagaimana menteri keuangan bisa bilang tidak pada presiden,” ungkapnya.

Sebagai menteri keuangan, Bhima meminta agar bisa menjadi rem untuk ambisi Prabowo.

“Jadi dia fungsinya bukan sebagai pedal gas, tapi penginjak rem. Ini saaatnya menteri keuangan baru membuktikan,” imbuhnya.

Kalau tidak dilakukan, menurutnya lebih baik untuk mencari menteri keuangan yang lain.

“Tapi kalau dalam satu bulan ternyata kinerjanya biasa aja, nggak ada bedanya dengan Purbaya, sorry to say. Mungkin kita cari menteri keuangan lain,” pungkasnya. (edisi/fajar)