EDISIINDONESIA.id- Isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih berlangsung bahkan belum menemukan titik terang.

Berbagai pihak yang dianggap punya kaitan dengan isu ini pun terus mengeluarkan statement dan argumen soal keaslian atau tidaknya ijazah tersebut.

Yang menarik, partai yang sebelumnya mengusung Joko Widodo baik sebagai Wali Kota Solo maupun presiden yaitu PDI Perjuangan juga ikut memberi penegasan.

Di salah satu unggahan akun X @ommi_siregar, yang membagikan soal penegasan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal posisi partai dan dirinya di isu ini.

Megawati mengawali statemennya itu dengan berlarut-larutnya permasalahan atau isu ijazah palsu yang melibatkan Jokowi itu.

Apalagi, dalam permasalahan ini PDI Perjuangan yang merupakan partai juga dianggap terlibat.

“Masalah gonjang-ganjing ijazah Pak Jokowi ini selalu dikaitkan dengan PDI Perjuangan,” kata Megawati.

Megawati pun memberi penegasan bahwa sosok Jokowi memang pernah dan berstatus sebagai kader dari PDI Perjuangan, hanya saja ini tidak ada kaitannya dengan isu ijazah palsu.

Ia mengatakan bahwa syarat untuk menjadi kader PDI Perjuangan pada saat itu tidak pernah mengikutsertakan ijazah. Sebagai persyaratan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Memang dulu itu Pak Jokowi kader PDI Perjuangan, dan ingat bahwa orang punya syarat masuk partai itu, kami tidak pernah memberi syarat membawa ijazah,” ungkapnya.

“Cukup dengan KTP, partai nanti akan mengeluarkan kartu tanda anggota partai,” sambungnya.

Terkait PDIP yang disalahkan soal isu ijazah palsu ini, putri dari Presiden pertama Ir. Soekarno itu menegaskan yang harusnya disalahkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia beralasan bahwa KPU harusnya lebih teliti dan spesifik saat pengajuan berkas pencalonan Jokowi, baik itu saat jadi wali kota atau presiden pada masa itu.

Buktinya, KPU sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini dan justru PDIP yang disebutnya jadi biang kerok atau sumber permasalahan.

Padahal dalam penegasannya, Megawati mengatakan tugas PDIP hanya mendorong dan berusaha memenangkan kadernya dalam pemilihan.

“Seandainya masalah pencalonan Pak Jokowi dari Wali Kota Solo sampai ke Presiden itu bukan salah PDI Perjuangan sebagai partai pengusung, yang salah itu KPU,” tuturnya.

“Kenapa? Apabila ijazah Pak Jokowi itu palsu kenapa KPU tak permasalahkan,” tegasnya.

“KPU harusnya memverifikasi dulu benar atau tidak,” terangnya. (edisi/fajar)