EDISIINDONESIA.id – Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat kedaulatan bangsa.
Ia mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai telah mendorong kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat.
Menurutnya, penting untuk memberikan penghormatan terhadap hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?,” tegas Megawati di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dikutip pada Senin (25/5/2026).
Megawati menilai Bangsa Indonesia selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan potensi laut sebagai pondasi pembangunan nasional. Padahal, Indonesia menurutnya memiliki kekayaan hayati laut yang melimpah, serta posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik.
“Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik,” ungkapnya.
Megawati mengingatkan bahwa konsep “Tanah Air” seharusnya menjadi dasar cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat laut sebagai pemersatu wilayah dan sumber peradaban.
Ia juga menyinggung kembali gagasan geopolitik Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Megawati turut menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional.
Menurutnya, penguatan riset, inovasi, dan kedaulatan maritim harus tetap berpijak pada identitas bangsa serta semangat berdikari yang diwariskan para pendiri bangsa.
“Jangan lupakan sejarah bangsa sendiri. Pancasila itu nilai universal yang dihormati dunia internasional,” tegasnya.
Film Pesta Babi resmi ditayangkan online melalui YouTube. Setelah sebelumnya harus melalui nonton bareng, dengan sejumlah syarat tertentu.
Film berdurasi 1 jam 36 menit itu kini bisa diakses melalui YouTube melalui tautan: https://youtu.be/MpdrWgDRVf8.
Sebelumnya, film yang mengungkap realitas di Papua itu ditayangkan melalui konsep bioskop warga. Salah satu syaratnya mesti nonton bareng.
“Selama 40 hari musim nobar, lebih dari 11 ribu permintaan masuk dan hampir 1.700 layar nobar telah terselenggara di berbagai tempat,” tulis Watchdoc.
Watchdoc mengungkapkan, di tengah pembubaran, intimidasi, dan pelarangan, nobar justru tumbuh menjadi ruang bertemu, berdiskusi, dan saling menguatkan.
“Ketika ruang publik makin sempit oleh konglomerasi media, algoritma, dan buzzeRp, layar-layar kecil itu menjelma jadi ruang berbagi gagasan. Terima kasih untuk semua yang terus menjaga ruang ini tetap hidup,” tambahnya. (edisi/fajar)
Comment