EDISIINDONESIA.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilisi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan angka itu menjadi kabar menggembirakan di tengah dunia yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah pun menyebut capaian ini sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional yang tetap mampu tumbuh di tengah tekanan global yang berat.

“Namun pertanyaan pentingnya, apakah pertumbuhan ini benar benar mencerminkan kesehatan ekonomi nasional yang kuat, atau justru hanya menutupi tekanan besar yang sedang bergerak diam diam di bawah permukaan?” ujar Achmad dikonfirmasi JPNN, Kamis (7/5).

Menurut Achmad, ekonomi tidak cukup dibaca dari satu angka pertumbuhan. Dia menekankan ekonomi harus dibaca seperti kondisi tubuh manusia.

“Seseorang bisa tampak sehat dari luar, tetapi hasil pemeriksaan darah justru menunjukkan tekanan serius di organ dalamnya,” ujar Achmad.

Dia menyebut Indonesia hari ini menghadapi situasi yang serupa. Pertumbuhan ekonomi tampak tinggi, tetapi sejumlah indikator fundamental menunjukkan tanda kewaspadaan yang tidak boleh diabaikan.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 terutama ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,1 persen dan lonjakan belanja pemerintah lebih dari 21 persen.

“Faktor Ramadan dan Idulfitri ikut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkap Achmad.

Namun ketika pertumbuhan terlalu ditopang konsumsi jangka pendek dan stimulus fiskal, maka pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat pertumbuhan ini dapat bertahan setelah momentum musiman berlalu.

Di saat yang sama, tekanan global justru semakin berat. Harga minyak dunia kembali bergerak naik akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan terganggunya jalur perdagangan energi internasional.

Harga minyak Brent sempat kembali berada di atas 95 dolar AS per barel. Bagi Indonesia yang masih menjadi net importer minyak, situasi ini menciptakan tekanan ganda terhadap APBN dan nilai tukar rupiah.

Achmad mengingatkan bahwa kenaikan harga energi global adalah ancaman serius bagi keberlanjutan subsidi energi nasional.

“Pada APBN 2026, pemerintah masih mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik,” jelas Achmad.

Dia menyebut pada 2025 saja, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai lebih dari Rp 430 triliun.

“Jika harga minyak dunia terus meningkat dan rupiah melemah, maka kebutuhan subsidi energi berpotensi melonjak jauh di atas target APBN,” kata dia.

Di sinilah persoalan besar mulai muncul, ujar Achmad, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata berdiri di atas fondasi fiskal yang mulai menghadapi tekanan berat.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara memang tumbuh pada awal 2026, tetapi lajunya mulai melambat dibanding dua tahun sebelumnya.

Penurunan harga komoditas ekspor membuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi sekuat era booming komoditas 2022 sampai 2024.

“Pendapatan negara kini menghadapi tantangan serius karena kebutuhan belanja sosial, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus meningkat,” ujar Achmad. (edisi/jpnn)