KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 112 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin. Perombakan ini mencakup 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 34 Pejabat Pengawas, dan 25 Pejabat Fungsional, menandai langkah strategis dalam penguatan kapasitas birokrasi daerah.

Dalam amanatnya, Gubernur Sumangerukka menegaskan bahwa mutasi jabatan ini didasarkan pada merit system, sebuah komitmen untuk menempatkan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kompetensi dan integritas. Beliau menekankan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus diwujudkan dalam kinerja nyata demi kesejahteraan masyarakat Sultra.

“Kepercayaan ini jangan disalahartikan, jangan disalahtafsirkan, apalagi diselewengkan. Mutasi ini adalah wujud komitmen kita dalam membina karier ASN berdasarkan kompetensi dan integritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Transformasi Budaya Kerja: Dari “Dilayani” Menjadi “Melayani”

Poin krusial yang ditekankan Gubernur adalah transformasi budaya kerja. Ia mendesak seluruh ASN untuk meninggalkan pola pikir lama dan mengadopsi paradigma baru yang lebih proaktif.

“Saya sampaikan kepada seluruh ASN, harus bisa mengubah paradigma atau mindset ‘dilayani’ menjadi ‘melayani’. Kembangkan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan,” tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Pangdam Hasanuddin ini menyoroti praktik meminta fasilitas berlebih saat kunjungan kerja. Beliau menginstruksikan penghentian budaya meminta fasilitas transportasi atau pribadi kepada OPD di kabupaten/kota.

“Budaya seperti itu jangan diteruskan dan jangan dilestarikan. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar struktural, yang utama adalah pembangunan karakternya. Setiap pejabat harus menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan,” tambahnya.

Kolaborasi dan Sinergi untuk Efektivitas Program Pemerintah

Di akhir arahannya, Gubernur Sumangerukka, seorang Purnawirawan Jenderal AD, mengingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah. Beliau berharap para pejabat yang baru dilantik segera membangun jejaring kerja yang kuat dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal seperti TNI dan Polri. Tujuannya adalah untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan transparan.

“Jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dan berkarya lebih nyata. Segala tugas harus dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan,” pungkasnya.

Delapan Kepala OPD yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:

Kepala Kesbangpol Sultra, Adrian
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir
Kepala Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria Amin
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Wawan Arianto
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Muhammad Rajulan
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Muhammad Fadlansyah
Kepala Badan Riset Daerah (Brida) Sultra, J. Robert
Kepala Bappeda Sultra, Mustakim Darwis

Selain itu, dilantik pula Direktur RS Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo (RSPDO) Sultra, dr Agus Purwo Hidayat, dan Direktur RS Jiwa Sultra, dr Metrila Harwati. Pelantikan ini juga mencakup 45 Pejabat Administrator, 34 Pejabat Pengawas, dan 25 Pejabat Fungsional.(**)