EDISIINDONESIA.id- Politik mata uang di negara berkembang seperti Indonesia sangat terkait dengan keseimbangan kepentingan yang saling bersinggungan antara produsen dan konsumen terkait nilai tukar, serta antara upaya penguatan dan pelemahan kurs rupiah dalam mengelola volatilitas demi stabilitas ekonomi makro.

Dalam politik ekonomi Indonesia, mata uang berperan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi maupun pengendalian inflasi. Strategi yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik domestik, dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekspor.

Sistem nilai tukar mengambang terkendali yang dijalankan Indonesia melibatkan intervensi untuk mencegah apresiasi rupiah yang terlalu cepat, sehingga barang ekspor utama berbasis sumber daya alam tetap kompetitif secara global.

Namun, upaya mempertahankan nilai mata uang yang rendah untuk mendorong ekspor belum mampu menciptakan surplus perdagangan yang konsisten. Hal ini disebabkan hampir 70 persen produk jadi industri Indonesia menggunakan bahan baku impor, seperti pada sektor tekstil, sepatu, otomotif, dan makanan jadi.

Untuk menghindari “Jebakan Dolar” dan mengurangi risiko tekanan keuangan AS, Indonesia perlu meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan bilateral, terutama dengan negara pengekspor minyak dan bahan pangan yang juga menjadi tujuan ekspor bahan baku Indonesia, termasuk melalui keanggotaan BRICS.

Selain itu, diperlukan perubahan paradigma dari pertumbuhan ekonomi berorientasi konsumsi ke ekonomi produktif, dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur yang juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Untuk mewujudkan potensi ekonomi secara penuh, perlu dilakukan reformasi mendalam pada pasar keuangan, meningkatkan konvertibilitas rupiah, dan mengoptimalkan efisiensi alokasi modal. Di sisi lain, kontrol modal yang ketat tetap diperlukan untuk mengelola arus modal dan menjaga kedaulatan moneter.

Danantara sebagai badan investasi juga akan berperan penting, dengan menggunakan cadangan devisa dari surplus perdagangan untuk investasi strategis seperti pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah pengembangan pelabuhan yang dikelola Pelindo sebagai transhipment hub internasional, yang diimbangi dengan pembangunan pusat industri dan manufaktur berorientasi ekspor.

Pelabuhan modern tersebut berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro dan gerbang utama perdagangan internasional. Dampaknya mencakup penciptaan lapangan kerja, dorongan pembangunan regional, peningkatan investasi asing langsung (FDI), pengurangan biaya ekonomi, dan peningkatan daya saing nasional.

Infrastruktur pelabuhan laut yang efisien dan terintegrasi dengan sarana darat yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus meningkatkan neraca perdagangan baik jangka pendek maupun panjang.

Pengurangan biaya logistik nasional juga menjadi kunci saat ini berada di kisaran 20-22 persen, dan jika dapat ditekan hingga tingkat negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand (12-13 persen), hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan kaum buruh Indonesia pada akhirnya.(**)