EDISIINDONESIA.com – Masa jabatan tujuh kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) tak lama lagi bakal berakhir. Sementara, Pilkada serentak baru akan dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Praktis, posisi Bupati atau Walikota di tujuh daerah itu bakal diisi oleh Pj atau penjabat Bupati.

Pada Mei 2022 ini, ada tiga bupati yang akan berakhir masa jabatannya, dan digantikan oleh Pj. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) pun mengusulkan masing-masing tiga nama yang akan menjadi penjabat (Pj) bupati.

Sejumlah nama yang disiapkan mencakup pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra dan jabatan eselon dua di pemerintah kabupaten kota.

Khusus di Buton Selatan, salah satun nama yang mencuat adalah, Sekda La Ode Budiman saat ini digadang-gadang menguat menjadi Pj Bupati.

Menanggapi hal itu, Arif Suleman atau akrab disapa AS yang merupakan pemuda Buton Selatan menilai La Ode Budiman tak layak menjadi Pj Bupati.

Hal ini terkait dengan indikasi pengangkatanya sebagai Sekda Busel sebelumnya menuai polemik dan dinilai cacat prosedur.

“Yakni dari proses seleksi mulai dari administrasi hingga syarat kelayakan pangkat dianggap cacat hukum, sebagai Sekda Busel yakni LB di duga cacat prosedur, diketahui belum menyelesaikan Diklatpim II dan belum memenuhi syarat masa waktu menduduki jabatan,” ujar AS.

“Serta pelantikannya sebagai Sekda Busel mengabaikan Surat Resmi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Nomor 800/1210/OTDA tertanggal 10 Februari 2022 perihal penjelasan dugaan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan,” papar Arif.

Maka pada itu, menurut AS, yang juga mantan menteri Pergerakan Fakultas Hukum UHO itu menilai ketidaklayakan Pj Bupati Busel apabila di isi oleh orang yang diduga tidak taat pada aturan dan belum mempunyai pengalaman pada aspek pemerintahan karena akan menjadi bumerang nantinya.

“Apalagi Buton Selatan masih dalam kategori DOB yang membutuhkan sosok pemimpin berpengalaman dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (Rls)