KONAWE, EDISIINDONESIA.id – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Konawe masih menanti kepastian status kepegawaian mereka. Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap satu, dua, maupun paruh waktu, belum sepenuhnya mampu menjawab harapan para abdi negara “sukarela” ini.

Menanggapi kegelisahan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Abdul Ginal Sambari, memimpin langsung rombongan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta pada Senin, 22 September 2025. Delegasi ini turut diperkuat oleh sejumlah anggota dewan dan perwakilan honorer Konawe.

“Alhamdulillah, di Kemenpan kami diterima oleh pejabat yang menangani urusan PPPK. Kami sudah sampaikan aspirasi agar nasib ribuan honorer bisa diperjuangkan bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelas Ginal Sambari.

Politisi Partai Golkar yang telah lima periode mengabdi di DPRD Konawe ini menegaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 4.500 honorer di Konawe yang belum memiliki status Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai PNS, PPPK reguler, maupun PPPK paruh waktu. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga komunikasi intensif dengan Kemenpan-RB terus digencarkan.

“Insya Allah, nasib honorer ini akan terus kami perjuangkan. Saya pribadi, bersama DPRD Konawe, bahkan mewakafkan diri untuk hal ini,

“Jumat, 26 September 2025 nanti, setibanya dari Jakarta, kami akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pertemuan,” tegas Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Konawe tersebut, menunjukkan komitmen penuhnya.(**)