KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari Nismawati mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan pembahasan strategis menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional 3 juta rumah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom bersama Menteri Dalam Negeri, di ruang Command Center Balai Kota Kendari, Senin (7/7/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi nasional untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa, pengendalian inflasi harus dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi lintas sektor serta lintas instansi.

Pemerintah pusat akan menurunkan tim khusus ke daerah-daerah dengan inflasi tinggi guna menelusuri penyebabnya, baik dari sisi pasokan maupun distribusi.

“Daerah yang mengalami inflasi tinggi harus segera diintervensi. Kita perlu kerja bersama, mulai dari Badan Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga Kementerian Pertanian,” tegas Mendagri.

Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang proaktif mengumpulkan seluruh stakeholder dalam mencari solusi cepat, mulai dari distributor, pelaku usaha, hingga organisasi perangkat daerah terkait.

Selain isu inflasi, rapat juga membahas target pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan mencapai 5,3% pada 2025, dengan tren meningkat menjadi 6,3% pada 2026 dan ditargetkan menyentuh 8% di 2029.

Mendagri menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap indikator ekonomi ini karena perannya sangat krusial dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah.

Terkait program 3 juta rumah, pemerintah pusat mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan lahan, regulasi, serta fasilitasi percepatan pembangunan.

Dirjen Perumahan dari Kementerian PUPR menegaskan bahwa kolaborasi antarpihak diperlukan agar program ini benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil.

Inflasi sendiri, menurut penjelasan dalam rapat tersebut, terdiri dari tiga komponen utama: volatile food (harga pangan bergejolak), administered price (harga yang diatur pemerintah), dan core inflation (inflasi inti).

Pemerintah daerah diminta memahami dinamika ketiga komponen tersebut agar mampu menyusun kebijakan yang responsif terhadap perubahan harga dan daya beli masyarakat.

Dengan keikutsertaan aktif dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmen untuk terus mendukung program strategis nasional serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kehadiran Asisten II Setda menjadi representasi peran penting daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menuju Kendari yang lebih maju.(**)