KENDARI, EDISIINDONESIA.com – Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, La Ode Hermanto, mengatakan sebagai lembaga penghubung dengan lembaga lain, pihaknya akan selalu membuka diri untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik terkait Pemilihan Umum (Pemilu).

La Ode Hermanto mengungkapkan, hal yang menjadi titik fokus Bawaslu saat ini adalah menarik simpati guna mencapai pengawasan partisipatif dengan melibatkan media.

“Sehingga proses pengawasan bukan saja dilakukan secara faktual oleh Bawaslu. Tetapi melalui media sebagai jembatan untuk menyampaikan yang sebenarnya apa saja peran Bawaslu. Kemudian masyarakat mendapatkan informasi yang aktual melalui media,” katanya saat menghadiri giat diskusi media dalam optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Rabu (30/30/2022).

Dengan begitu, lanjut Hermanto, pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada kedepannya bisa tercapai sinergitas antara Bawaslu dan rekan pewarta.

“Kami tidak menutup diri, siapapun yang ingin mengetahui bagaimana proses berjalannya kegiatan-kegiatan Bawaslu ini. Dengan peran media, masyarakat bisa mengetahui bahwa yang mengelola kepemiluan itu bukan cuma Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada Bawaslu juga disitu dan ada lembaga lain terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu dan Pilkada ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin, menuturkan dengan kemitraan dan kerjasama dengan pihak media, ia berharap pemberitaan-pemberitaan ataupun informasi yang berbau hoaks itu bisa terkonfirmasi kebenarannya.

“Semoga jalinan komunikasi terus berjalan, terlebih Kota Kendari ini adalah miniatur Sultra dan segala hal itu pusatnya di sini,” katanya.

Di lokasi yang sama,Trainer Google News Initiative dan Fact Checker Tempo, Zainal A Ishaq, menyebut secara umum hoaks ada 2 jenis, pertama misinformasi yaitu informasi yang salah namun orang yang membagikannya percaya itu benar. Kedua, disinformasi yaitu informasi yang salah dan orang yang membagikannya tau itu salah.

“Alasan dibalik disinformasi ada beberapa, seperti jurnalisme yang lemah, buat lucu-lucuan dan sengaja membuat provokasi,” ungkanya.

Adapun dampak hoaks untuk pemilu pilkada itu sendiri bisa bepotensi menjadi konflik horizontal, black campaign dan delegitimasi penyelenggaraan Pemilu. (**)