MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Dalam rangka meningkatkan peran anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dan menerima aspirasi masyarakat.

Untuk itu, anggota DPRD Kabupaten Buru, Jaidun Saanun menggelar reses pada penutupan masa sidang II tahun sidang 2023, di Kecamatan Namlea dan Lilialy.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar langsung keluhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Namlea dan Lilialy.

Anggota legislatif dari Fraksi Partai Golkar ini telah melakukan kegiatan reses, di Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, Senin (21/8/2023).

“Alhamdulillah kegiatan reses berjalan dengan baik dan tujuan dari reses ini untuk mendengar aspirasi masyarakat di Desa Jikumerasa dan intinya, saya selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga masyarakat Kabupaten Buru khususnya di Namlea dan Lilialy,” ucapnya.

Anggota DPRD Buru Dapil I ini menjelaskan hasil reses yang telah dihimpun antara lain terkait bidang pembangunan. Warga masyarakat mengusulkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar di masyarakat wilayah tersebut.

“Masyarakat Jikumerasa tadi mengusulkan agar menjadi perhatian pemerintah untuk pengerukan muara panti karena sudah terjadi pendangkalan mengakibatkan nelayan sulit keluar untuk melaut dan pembagunan sarana prasarana umum lainnya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia menjelaskan dirinya akan memperjuangkan terkait renovasi pemukiman masyarakat.

“Dan insya allah saya akan mendorong program rehabilitasi rumah untuk masyarakat di tahun 2024,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Buru ini menjelaskan dalam reses kali ini, dirinya melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Dinas Sosial Kabupaten Buru.

“Reses tadi, juga melibatkan pemberdayaan perempuan dan Dinas Sosial,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk Dinas PPPA dihadirkan dalam rangka mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual.

“Memberikan penjelasan terkait pencerahan pencegahan terkait kekerasan perempuan dan anak serta tindakan asusila terhadap anak dan Dinas Sosial sosialisasi terkait PKH dan bantuan sosial dan BPJS,” pungkasnya . (**)