KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, bertempat di ruang Mepokoaso lantai 10 Gedung Tower Balai Kota Kendari, Senin (7/8/2023).

Selain melantik pimpinan tinggi pratama, Asmawa Tosepu juga melantik sejumlah pelaksana tugas, di antaranya, Plt Kepala UPTD TPA Puuwatu dan Kepala UPTD Perumahan Khusus DLHK.

Adapun beberapa nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu, Jahudding sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, dilantik menjadi Asisten II, menggantikan Susanti, sementara Susanti dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial.

Lalu, Abdul Rauf yang sebelumnya menjabat Kadis Sosial, dilantik menjadi Kadis Ketahanan Pangan. Kemudian Andi Dadjeng, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama, dilantik menjadi Kadis Pengendalian Pendudukan dan KB.

Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin, dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. Sementara jabatan Inspektur diisi oleh Sri Yusnita, yang sebelumnya menjabat Kadis Perpustakaan dan Kearsipan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Fadlil Suparman, bergeser menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan Kepala BPBD sebelumnya, Paminuddin, dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sudirham, dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Kerja Sama. Jabatan Kepala BKPSDM kini diisi oleh Hasria Mahmud, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Sementara Nismawati yang sebelumnya menjabat Kadis DLHK, bergeser menjadi Kadis Kominfo, menggantikan Fadlil Suparman. Staf Ahli Mohammad Nur Rasak, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Usai pelantikan, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan bahwa dirinya akan selalu mengingatkan akan pentingnya integritas ASN dalam melaksanakan peran sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Beberapa hal yang saya berikan penekanan di antaranya ASN itu harus memiliki score value ber-AKHLAK dengan 7 konsep dasar yang sifatnya untuk pelayanan semuanya,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa, fungsi pemerintahan ada 4, di samping pelayanan publik yang berkeadilan, pembangunan untuk kesejahteraan, pemberdayaan untuk kemandirian juga sebagai regulator untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPKSDM Kota Kendari yang baru saja dilantik, Hasria Mahmud menuturkan, mutasi adalah hal yang biasa di lingkup ASN, ia menyebut dimanapun ditempatkan, tiap ASN harus siap.

“Nanti kalau sudah di dalam (BPKSDM), kita akan melihat apa yang sudah dan belum dilaksanakan dan apa saja kendala-kendalanya. Dari situ kita akan berinovasi,” pungkasnya. (Irna/Dir)