JAKARTA, EDISIINDONESIA.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Penyidik telah melakukan penggeledahan di sepuluh lokasi, termasuk enam kantor perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan, dan berhasil menyita total uang tunai senilai Rp11,8 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi langkah tersebut kepada awak media pada Selasa, 10 November 2026.

Enam kantor perusahaan yang digeledah di wilayah Sulawesi Tenggara meliputi, kantor PT ANI di Kendari dan lokasi tambangnya di Konawe Utara; kantor PT KAA di Konawe Utara; kantor PT AMI di Kendari; serta kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

“Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK,” jelas Anang.

Penggeledahan juga meluas ke sejumlah lokasi di Jakarta, yaitu satu rumah tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan; kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park; serta dua kantor PT DDR di kawasan Mid Plaza dan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Dari rangkaian operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai dari dua lokasi berbeda, masing-masing sebesar **Rp11,2 miliar dan Rp595 juta, yang diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana korupsi di sektor pertambangan nikel.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan **PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ)** sebagai tersangka. Perusahaan yang dikelola Arif Kurniawan ini diduga nekat terus melakukan aktivitas penambangan nikel secara ilegal meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangannya (IUP) telah berakhir sejak tahun 2014.

PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebagai sangkaan subsider, perusahaan juga dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor dan Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.(edisi/cnn)