MOROWALI, EDISIINDONESIA.id – PT Vale Indonesia Tbk mendukung penguatan tata kelola kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah, melalui pendekatan yang mengedepankan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan Pengamanan Hutan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.

Kolaborasi multipihak ini diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, menyelesaikan aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung, sekaligus mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan tata kelola.

Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.

“Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” kata Wafir.

Menurutnya, Vale Indonesia berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, khususnya area hutan, terjaga dengan baik dalam jangka panjang,” ujarnya.

Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah tersebut menjadi bagian dari IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.

Sebagai pemegang PPKH, Vale Indonesia berkewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga di dalam area PPKH.

Dalam kegiatan tersebut, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau Cut Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia. Kesepakatan itu menjadi dasar untuk memperjelas batas kewajiban penyelesaian pemanfaatan atau hak pihak ketiga serta tindakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Vale Indonesia selanjutnya akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses identifikasi dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.

Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan mekanisme penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian (PPMP) atau Livelihood Restoration Program (LRP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Program tersebut tidak hanya diarahkan pada penyelesaian administratif, tetapi juga mendorong masyarakat memiliki alternatif penghidupan dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Bentuk program pemulihan dapat mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.

Namun, Vale Indonesia menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari perambahan maupun pembukaan lahan baru. Mekanisme penyelesaian tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas area garapan atau membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Vale Indonesia mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian kawasan hutan yang berbasis data dan dapat diverifikasi.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat serta memperkuat keberlanjutan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali. (**)