KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan edukasi dan literasi statistik dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2026, Jumat (25/9/2026).

Pada sesi II, Muh. Mulyadi, SST., ME., menyampaikan materi bertajuk “Edukasi dan Literasi Indikator Statistik Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.”

Dalam pemaparannya, Muh. Mulyadi menekankan pentingnya masyarakat memahami makna di balik angka statistik yang dihasilkan BPS, khususnya data mengenai kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, statistik tidak semata-mata dipahami sebagai angka, tetapi perlu dilihat berdasarkan konsep, definisi, sumber data, serta metode pengukuran yang digunakan.

Pada indikator ketenagakerjaan, Muh. Mulyadi menjelaskan bahwa BPS menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sebagai salah satu sumber data untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan.

Penduduk usia 15 tahun ke atas diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, bukan angkatan kerja antara lain mencakup penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya.

Ia juga menjelaskan konsep penduduk bekerja. Seseorang dikategorikan bekerja apabila melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan sekurang-kurangnya satu jam dalam seminggu.

Sementara itu, batas 35 jam kerja dalam seminggu digunakan dalam pengelompokan kondisi pekerja, termasuk untuk membedakan pekerja penuh waktu, paruh waktu, dan setengah pengangguran.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Mei 2026 yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Tenggara tercatat 69,23 persen. TPAK laki-laki mencapai 84,41 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 53,66 persen.

Dari sisi lapangan pekerjaan, sektor pertanian menjadi sektor dengan proporsi penduduk bekerja terbesar, yakni 34,32 persen, disusul sektor perdagangan serta administrasi pemerintahan.

Berdasarkan status pekerjaan, sebanyak 36,50 persen penduduk bekerja di Sulawesi Tenggara berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Sementara itu, penduduk yang berusaha sendiri tercatat sebesar 26,85 persen. Adapun proporsi pekerja formal mencapai 40,48 persen.

Dalam pembahasan mengenai pengangguran, Muh. Mulyadi menjelaskan bahwa pengangguran tidak hanya mencakup penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Kategori tersebut juga mencakup mereka yang sedang mempersiapkan usaha, pekerja yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, serta penduduk yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data Mei 2026 yang disampaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tenggara tercatat 3,47 persen. Angka tersebut menunjukkan proporsi angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Selain indikator ketenagakerjaan, materi juga membahas pengukuran kemiskinan. Muh. Mulyadi menjelaskan bahwa BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach dalam mengukur kemiskinan.

Dalam pendekatan tersebut, garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan nonmakanan. Garis kemiskinan dapat berbeda antarwilayah karena mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Untuk Sulawesi Tenggara, Muh. Mulyadi menyampaikan angka garis kemiskinan sekitar Rp536.562 per kapita per bulan, yang terdiri atas komponen makanan dan nonmakanan.

Ia juga menjelaskan perbedaan antara garis kemiskinan nasional dan garis kemiskinan internasional. Garis kemiskinan internasional digunakan terutama untuk kebutuhan perbandingan antarnegara, sedangkan garis kemiskinan nasional digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks domestik, termasuk sebagai bahan analisis dan perumusan kebijakan.

Melalui kegiatan literasi statistik tersebut, peserta tidak hanya diperkenalkan pada angka-angka statistik, tetapi juga diajak memahami konsep, sumber data, dan metode pengukuran yang melandasi setiap indikator.

Pemahaman terhadap statistik dinilai penting agar data dapat dibaca dan digunakan secara tepat oleh masyarakat, akademisi, media, maupun pemangku kebijakan dalam memahami kondisi sosial dan ekonomi di Sulawesi Tenggara. (**)