MUNA, EDISIINDONESIA.id – Kebijakan Pemerintah Pusat dibawah Pemerintahan Prabowo-Gibran yang memotong anggaran didaerah untuk membiayai berbagai program prioritasnya sangat berdampak pada pelayanan publik khususnya di sektor pembangunan fisik.

Di Kabupaten Muna misalnya, tahun 2026 ini terkena efisiensi ratusan miliar rupiah, yang sejatinya dengan anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai pembangunan fisik diantaranya jalan serta infrastruktur lain.

Bupati Muna Bachrun mengungkapkan, tahun ini dalam pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ada kegiatan yang bersifat fisik.

“Kondisi ini mau tidak mau harus kita hadapi. Uang di APBD kita sangat terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan segala potensi daerah yang ada di sektor pertanian, peternakan dan perikanan atau pengembangan ketahanan pangan,” terang Bupati saat Musrenbang tingkat Kabupaten diaula Galampano, Senin (6/4/2026).

Ditengah krisis anggaran, Bachrun menekankan kepada bawahannya agar para Kepala OPD lebih berinovasi, kreativ dan kemudian membangun komunikasi melalui Kementerian masing-masing untuk mendatangkan anggaran ke Muna sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terpacu serta pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat.

“Silahkan buat kreativitas setiap OPD, bangun komunikasi yang baik dengan masing-masing Kementerian nya. Kebetulan ada orang tua kita pak Ridwan Bae disana (DPR), InsyaAllah kita bisa juga lewat tangan beliau.” Timpalnya. (**)