EDISIINDONESIA.id – Pemerintah mulai melakukan langkah efisiensi anggaran sebagai upaya mengantisipasi beban fiskal yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia dan potensi krisis energi global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memangkas anggaran perjalanan dinas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada pos perjalanan dinas yang tidak diperlukan.

Eks Kapolri ini mengatakan, anggaran perjalanan dinas yang tidak mendesak sebaiknya dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah dan saya akan menekankan lagi efisiensi terutama efisiensi anggaran ya,” tegas Tito, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, perjalanan dinas yang tidak perlu sebaiknya dikurangi agar anggaran bisa digunakan untuk program pro rakyat.

“Jadi uangnya diarahkan untuk program pro rakyat,” ujarnya.

Tito menjelaskan, efisiensi tidak hanya dilakukan untuk menghemat penggunaan BBM, tetapi juga penghematan listrik di kantor pemerintahan.

Dia mengusulkan mekanisme penghematan seperti saat pandemi Covid-19, termasuk mematikan lampu dan AC jika ruangan tidak digunakan.

Selain itu, Pemerintah juga akan kembali menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengurangi konsumsi BBM. Namun, pegawai tetap akan dipantau melalui sistem pengawasan kerja berbasis digital.

“Dulu waktu Covid mereka wajib untuk handphonenya on, setelah itu mereka mendaftar, jam 7.30 mereka absen online dan handphone wajib on. Dari situ petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya dibuka, jadi lokasi ketahuan. Namanya Sistem Administrasi Pegawai (SIMPEG),” jelas Tito. (edisi/rm)