EDISIINDONESIA.id-Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode perhitungan astronomis menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mengedepankan hisab secara global.

KHGT: Hisab Global untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah

Wakil Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Dr. Mawardi Pewangi, menjelaskan bahwa sistem KHGT memandang awal bulan hijriah dapat dimulai bersamaan di seluruh dunia apabila kondisi astronomisnya terpenuhi di salah satu wilayah bumi. “Karena itu, bagi Muhammadiyah, penetapan Lebaran pada Jumat merupakan hasil perhitungan astronomis yang memenuhi kriteria KHGT secara global,” ujarnya.

Metode KHGT mensyaratkan terpenuhinya parameter elongasi minimal 8 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat pada saat matahari terbenam, sebelum pukul 24.00 UTC. Data astronomis menunjukkan ijtimak (konjungsi bulan-matahari) terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026, pukul 01.23.28 UTC.

Pada saat matahari terbenam di wilayah yang memenuhi kriteria (misalnya di koordinat 64° 59′ 57,47″ LU dan 42° 3′ 3,47″ BT), tinggi bulan mencapai 6,49 derajat dan elongasi 8 derajat.

Parameter ini juga terpenuhi di Makkah saat matahari terbenam. Berdasarkan kriteria inilah Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Sikap Toleransi Unismuh Makassar: Fasilitasi Rukyatul Hilal Pemerintah

Meskipun Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran berdasarkan hisab global, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menunjukkan sikap toleransi dan keterbukaan dengan memfasilitasi pelaksanaan rukyatul hilal yang digelar oleh pemerintah di Observatorium Unismuh. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi pada Selasa, 17 Maret 2026.

Wakil Rektor II Unismuh, Dr. Ihyani Malik, menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk kenyamanan seluruh peserta, mengingat banyaknya peserta yang hadir pada pengalaman sebelumnya. “Pelayanan dan kesiapan teknis harus berjalan beriringan, apalagi suasana pemantauan hilal menjelang Idulfitri berlangsung saat peserta masih berpuasa,” tambahnya.

Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Dr. Nurdin, menegaskan bahwa rukyatul hilal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari proses resmi yang memerlukan dukungan kesiapan tempat, kelancaran alur peserta, dan keterbukaan informasi. Koordinasi teknis dianggap sangat penting mengingat pemantauan hilal melibatkan banyak unsur dan mendapat perhatian luas dari publik.

Kolaborasi Teknis di Tengah Perbedaan Metode

Rapat koordinasi membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan rukyatul hilal, termasuk kesiapan alat observasi, kapasitas ruangan, penataan tamu undangan, posisi teleskop, area pemantauan alternatif, hingga distribusi konsumsi. Untuk mengatasi keterbatasan ruang di observatorium, panitia menyiapkan area alternatif di lantai 17 Gedung Iqra Unismuh dengan layar pemantau.

Mawardi Pewangi kembali menegaskan bahwa perbedaan metode antara hisab global Muhammadiyah dan rukyatul hilal pemerintah bukanlah hal baru dan tidak menghalangi kerja sama. “Keputusan Lebaran Jumat merupakan konsekuensi ilmiah dari sistem kalender yang dianut, bukan keputusan yang diambil secara sembarangan,” jelasnya.

Unismuh Makassar menunjukkan bahwa konsistensi prinsip dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan dan pelayanan kepada pihak lain, mencerminkan wajah toleransi yang konkret di tengah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah.(edisi/fajar)