EDISINDONESIA.id – Ekonom menilai sektor pertambangan di sejumlah daerah penghasil mineral strategis tak hanya menghasilkan komoditas, namun juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Hal ini tercerminkan dari kontribusi sektor pertambangan yang masih solid dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting bagi struktur ekonomi Indonesia, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada sumber daya mineral.

Menurut Abra, dinamika di sektor ini harus menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal nasional maupun daerah, yang pada akhirnya memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

“Banyak daerah yang menggantungkan pemasukan pada pengelolaan sumber daya mineral,” ujar Abra dalam forum diskusi ‘Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan’, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk itu, dalam hal ini, peran Holding Industri Pertambangan MIND ID sebagai induk perusahaan pengelola mineral strategis terlihat signifikan.

MIND ID menjadi penyokong penerimaan negara dan daerah di wilayah operasionalnya, mendorong geliat ekonomi melalui perputaran barang dan jasa, rantai pasok lokal, serta kontribusi wajib fiskal berupa pajak dan retribusi.

Penerimaan tersebut kemudian menjadi fondasi belanja publik dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, di Papua Tengah, aktivitas pertambangan mendukung fiskal Kabupaten Mimika hingga Rp407,77 miliar, sementara total penerimaan daerah mencapai Rp5,8 triliun.

Angka tersebut didominasi oleh kegiatan sektor pertambangan dan aktivitas ekonomi lain yang tumbuh di sekitar operasi PT Freeport Indonesia. Dampak ekonomi serupa terlihat di Sumatra Selatan, terutama Kabupaten Muara Enim. Daerah ini menargetkan PAD sebesar Rp405,24 miliar pada 2025, dengan realisasi Rp223,19 miliar hingga Agustus, atau lebih dari separuh target.

“Sebagian besar penerimaan berasal dari aktivitas pertambangan, mulai dari pajak air permukaan hingga retribusi logistik, transportasi, dan usaha pendukung operasi batu bara,” tuturnya.

Tak hanya itu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur PAD juga sangat dipengaruhi pertambangan timah. Pemerintah provinsi telah menyepakati PAD perubahan 2024 sebesar Rp2,4 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah dan aktivitas ekonomi berbasis pertambangan.

Sementara itu, kegiatan Antam dan Inalum di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara turut memberi kontribusi pada PAD melalui pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dipicu industri mineral.

Di kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba, penguatan sektor mineral berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan dari pajak air permukaan dan retribusi lokal.

Abra menambahkan bahwa hilirisasi mineral menjadi elemen penting dalam mendorong perekonomian daerah. Karena itu, Indef kini tengah melakukan kajian terkait hilirisasi mineral strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Indef memang sedang mengkaji hilirisasi mineral strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkasnya. (edisi/bisnis)