KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Konsorsium aktivis dan organisasi masyarakat (ormas) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra, Kamis (24/7/2025).

Aksi yang digagas Tamalaki Pobende Wonua dan DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra ini menyoroti konflik lahan di Desa Tampunggaeya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, yang melibatkan PT. Bumi Konawe Minerima (BKM).

Ketua Tamalaki Pobende Wonua, Ahmad Baso, menyatakan PT. BKM dinilai tidak memiliki itikad baik dalam memberikan kompensasi lahan warga yang terkena dampak aktivitas pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) perusahaan tersebut.

Ia mendesak agar DPRD Sultra segera turun tangan menyelesaikan masalah ini dan mencegah potensi perluasan aktivitas PT. BKM.

Senada, Ketua DPD PPWI Sultra, La Songo, berharap DPRD Sultra menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Sekretaris Dewan (Sekwan), La Ode Butolo, menyatakan akan segera menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa kepada anggota DPRD Sultra.(**)