KONUT, EDISIINDONESIA.id – Aula Sekretariat DPRD Konawe Utara mendadak panas, Senin siang, (21/7/2025). Bukan karena cuaca, melainkan amarah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Asmadin, yang memuncak.

Sabar Asmadin habis menghadapi PT Daka Group yang terus mengabaikan janji relokasi SDN 3 Lasolo Kepulauan, sekolah yang rusak parah akibat aktivitas tambang mereka.

“Kalau perusahaan tak segera relokasi sekolah, Pemda akan bangun sendiri, dan PT Daka harus keluar dari Boedingi!” Asmadin berteriak, tangan mengepal di atas meja rapat.

Pernyataan keras ini dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD, menanggapi keluhan warga. RDP dipimpin Ketua Komisi III, Samir, didampingi Sahruddin L, Satria Baikole, Hj. Mawarny, dan Hamiria. Hadir pula Kepala Desa Boedingi, Aksar; Kepala Sekolah SDN 3 Boedingi, Asrifin; dan Kadir, Kepala Teknik Tambang PT Daka Group.

Asmadin menjelaskan, sejak 2019 pemerintah telah berupaya melakukan mediasi. PT Daka berjanji membangun sekolah baru, tetapi hingga kini hanya tinggal janji. Anak-anak masih harus belajar di tengah bisingnya mesin tambang.

“Sekolah rusak, murid terganggu, dan kita hanya diberi janji kosong!” Asmadin meluapkan amarahnya.

Ketua Komisi III Samir mengingatkan bahwa keberadaan tambang seharusnya membawa manfaat, bukan masalah. “Jangan sampai industri merusak pendidikan,” tegasnya.

Asrifin, Kepala Sekolah SDN 3 Boedingi, menambahkan kesaksian pilu. Guru dan siswa setiap hari harus belajar di tengah kebisingan workshop PT Daka yang sangat dekat dengan sekolah.

“Anak-anak sulit konsentrasi, Pak. Kami sering menghentikan pelajaran karena suara alat berat,” ujarnya.

Sahruddin L mempertanyakan kesiapan lahan relokasi, memastikan tidak ada masalah status tanah. Aksar, Kepala Desa Boedingi, memastikan lahan sudah siap.

Di akhir RDP, Kadir dari PT Daka Group akhirnya berjanji akan memulai pembangunan relokasi pada 1 Agustus 2025, mengundang Pemkab dan DPRD dalam peletakan batu pertama, dan memberikan seragam sekolah kepada siswa. DPRD meminta surat resmi sebagai bukti komitmen.

Namun, bagi warga Boedingi, ini hanyalah janji lama yang belum tentu ditepati.(**)