KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Beberapa pekan terakhir, jagat maya di Sulawesi Tenggara diramaikan oleh pernyataan kontroversial Anggota DPD RI, Umar Bonte, terkait pembangunan Jembatan Tona.

Bonte mengklaim pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna sebagai keberhasilan Penjabat Gubernur, Andi Budhi Revianto. Klaim ini menuai kritik tajam, bahkan disebut sebagai upaya pencitraan semata. Benarkah demikian? Mari kita telusuri fakta sebenarnya.

Bonte, dalam berbagai unggahannya, menyatakan bahwa realisasi Jembatan Tona merupakan buah kerja keras Andi Budhi Revianto.

Ia bahkan menyebut mantan Gubernur Nur Alam sebagai penggagas proyek ini. Namun, klaim ini kurang didukung bukti dan fakta yang memadai. Alih-alih menghadirkan data konkret, Bonte lebih banyak melontarkan pernyataan tanpa dasar.

Jejak Sejarah Jembatan Tona:

Proyek Jembatan Tona telah lama diwacanakan. Jauh sebelum era kepemimpinan Andi Budhi Revianto, gagasan pembangunan jembatan ini telah muncul sejak masa Gubernur La Ode Kaimuddin.

Namun, kendala anggaran dari pemerintah pusat menghambat realisasinya. Pemkot Bau-Bau bahkan telah menyelesaikan studi kelayakan (Feasibility Study) satu dekade lalu, namun proyek tetap mandek.

Pada pertengahan 2019, legislator asal Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, mengajukan usulan percepatan pembangunan Jembatan Tona. Ia bahkan bermimpi menghubungkan Pulau Muna dengan daratan Konawe Selatan.

Gagasan ini didukung oleh Kepala Balitbang saat itu, Dr. Sukanto Toding, yang kemudian mengalokasikan anggaran untuk penelitian sosial ekonomi dan teknis jembatan. Penelitian yang dipimpin Dr. Bahtiar dan Dr. Romi Tamburaka menghasilkan beberapa temuan penting:

1. Perubahan desain jembatan dari jembatan kaki menjadi jembatan gantung.
2. Perubahan titik nol pembangunan di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau karena kondisi batuan yang rapuh.
3. Kesimpulan bahwa jembatan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di wilayah Buton dan Muna.

Hasil penelitian ini kemudian disampaikan ke Kementerian PUPR dan dijanjikan menjadi program prioritas nasional. Namun, pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 menyebabkan proyek ini vakum.

Pada tahun 2021, Gubernur Ali Mazi kembali mengupayakan pembangunan Jembatan Tona, bahkan sampai berkoordinasi dengan Menteri Bahlil. Namun, proyek kembali mandek setelah tahun 2021.

Peran Gubernur Andi Sumangerukka:

Kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) pada periode 2025-2030 menandai babak baru dalam perjuangan pembangunan Jembatan Tona. Menanggapi keluhan masyarakat, ASR secara aktif melakukan negosiasi dan konsultasi di Jakarta.

Upaya ini berbuah manis dengan kunjungan Menteri PUPR ke lokasi pembangunan Jembatan Tona, didampingi oleh Dirjen teknis, Ridwan Bae, dan Ali Mazi. Hasilnya, Menteri PUPR menginstruksikan agar anggaran pembangunan Jembatan Tona dialokasikan pada tahun 2026.

Klaim Umar Bonte tentang peran Andi Budhi Revianto dalam pembangunan Jembatan Tona sangat lemah dan tidak didukung bukti.

Proses pembangunan Jembatan Tona merupakan hasil kerja keras berbagai pihak selama bertahun-tahun, termasuk para gubernur sebelumnya, legislator, dan tim peneliti. Keberhasilan terkini lebih tepat dikaitkan dengan upaya nyata Gubernur Andi Sumangerukka dalam melobi pemerintah pusat.

Publik perlu bijak menyikapi informasi dan mewaspadai narasi yang menyesatkan. Perlu dipertanyakan pula kontribusi nyata Umar Bonte sebagai anggota DPD RI selama ini untuk kemajuan Sulawesi Tenggara.(**)